Wiyagus Dorong Penanganan TBC Tak Berhenti di Puskesmas, Desa hingga RT/RW Harus Terlibat

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah memperluas upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga menjangkau tingkat desa. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga kader kesehatan untuk mempercepat penanganan penyakit tersebut.

Pesan itu disampaikan Wiyagus ketika meninjau percepatan penanggulangan TBC di Rumah Sakit (RS) Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung pelaksanaan program kesehatan sekaligus mendorong pemerintah daerah memastikan penanganan TBC menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

Menurut Wiyagus, penanggulangan TBC merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengenai hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta Pasal 34 ayat (3) tentang tanggung jawab negara menyediakan fasilitas kesehatan yang layak.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks tersebut, sektor kesehatan termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

"Kami di sini dari Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin kami juga perlu menyampaikan bahwa urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan berkait dengan pelayanan dasar," katanya.

Wiyagus juga mengingatkan para kepala daerah agar menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam menjalankan pemerintahan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memasukkan kesehatan sebagai urusan wajib terkait pelayanan dasar.

Ia mengaitkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan target mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, cita-cita tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan sejalan dengan Asta Cita keempat, yang menekankan pembangunan manusia unggul melalui penguatan pendidikan, kesehatan, teknologi, sains, serta pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.

"Kami pun di sini ingin melihat secara langsung bagaimana masalah kesehatan ini benar-benar ada dalam dokumen RPJMD, RKPD, kemudian juga rencana strategis, OPD sampai di APBD," terangnya.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC, Wiyagus memberikan apresiasi terhadap kerja sama lintas sektor yang mendukung pembentukan desa siaga TBC. Kolaborasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), rumah sakit umum daerah (RSUD), kader PKK-Posyandu, hingga TNI-Polri dinilai berperan penting dalam memperluas jangkauan penanganan penyakit tersebut.

Upaya itu juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Regulasi tersebut mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan program penanggulangan TBC, menyediakan dukungan pendanaan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penemuan kasus dan pencegahan penyakit.

Wiyagus menilai pola kerja sama lintas sektor dapat mengambil pelajaran dari penanganan Covid-19, ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama menghadapi penyebaran penyakit. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah memastikan orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC mengikuti Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) sesuai ketentuan.

Ia mencontohkan pengalaman sebuah kabupaten yang membagi tugas antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Keduanya mendatangi kontak erat pasien untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjalani TPT.

"Ada satu kabupaten yang kita kunjungi. Pembagian tugasnya itu antara Babinsa dengan Bhabinkamtibmas untuk datang ke masing-masing kontak erat, memberikan pemahaman agar mau minum [obat untuk] TPT. Ternyata efektif, hasilnya luar biasa," tambahnya.

Selain memperkuat kerja sama antarlembaga, Wiyagus berharap Kabupaten Sumedang dapat mengembangkan inovasi dalam penanganan TBC, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia juga berharap daerah tersebut dapat kembali mencapai status bebas TBC melalui upaya yang dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk menjaga kesinambungan program, Kemendagri akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penanggulangan TBC di daerah. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat melalui tingkat provinsi, kemudian pemerintah provinsi membina dan mengawasi kabupaten, hingga pemerintah kabupaten mengintervensi wilayah kecamatan dan desa.

"Kami juga sama, dari Kemendagri akan melakukan pengawasan ke tingkat provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Tingkat provinsi juga melakukan pembinaan dan pengawasan ke tingkat kabupaten. Kabupaten intervensi ke kecamatan, kecamatan ke desa RT, RW, Posyandu, semua dilibatkan termasuk kader TB," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus turut menyoroti kontribusi kader TBC yang sebagian besar berasal dari kalangan perempuan. Ia menilai keterlibatan mereka memiliki peran besar dalam membantu pelaksanaan program penanggulangan TBC di tengah masyarakat.

"Nah, ini tergantung dari kader-kader TB sebenarnya, ya. Dari kaum perempuan yang semuanya memiliki kekuatan yang dahsyat," tandasnya.

Kunjungan ke RS Cimalaka tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta Direktur RS Cimalaka Uning Rohayati. Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bagian dari peninjauan percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Sumedang.