Menteri Trenggono Tegaskan Budi Daya Ikan Bagian Sistem Pangan Nasional

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan budi daya ikan merupakan bagian dari sistem pangan nasional, sehingga pengembangan tambak dan kawasan budi daya di berbagai wilayah Indonesia tidak terkendala status pemanfaatan lahan.

"Ini saya kira perlu penetapan juga karena ini menjadi bagian dari pangan, menurut saya harusnya jangan ditreatment bahwa ini adalah bangunan, gitu, kira-kira begitu," kata Trenggono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Perkembangan Penetapan LP2B pada Lahan Baku Sawah di Kantor Kementerian Koordinator idang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11).

Ia mengatakan revitalisasi budi daya ikan di Pantai Utara Jawa mencakup kawasan seluas 14.000 hektare sebagai bagian penguatan produksi pangan berbasis protein nasional.

Selain revitalisasi tambak, kementeriannya menyiapkan pengembangan 40.000 lokasi budi daya tematik pada berbagai desa yang masing-masing membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk mendukung produksi perikanan nasional yang berkelanjutan.

Menurut Trenggono, program tersebut bukan pembangunan biasa karena merupakan bagian sistem pangan nasional yang menyediakan sumber protein untuk melengkapi kebutuhan karbohidrat masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan merata.

Ia mengungkapkan sebagian kawasan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa terdampak Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas sekitar 1,94 hektare sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan pemanfaatan lahan pemerintah.

Kemudian untuk pelaksanaan tahun 2027, kebutuhan pengembangan mencapai 12.000 lokasi budi daya tematik dari target keseluruhan 40.000 lokasi yang direncanakan tersebar pada berbagai desa di seluruh Indonesia secara bertahap.

Dari kebutuhan tersebut, Trenggono mengaku pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 6.537 lokasi sebagai dasar pelaksanaan program sehingga percepatan pembangunan kawasan budi daya ikan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana nasional yang disusun.

Trenggono menjelaskan sebanyak 84 lokasi pengembangan berada pada kawasan LP2B, sedangkan 656 lokasi berada pada lahan sawah dilindungi (LSD) serta 346 lokasi masuk kawasan lahan baku sawah (LBS).

Ia menilai pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang menempatkan budi daya perikanan sebagai bagian sektor pangan sehingga pemanfaatan lahannya tidak lagi diperlakukan seperti pembangunan fisik atau bangunan pada umumnya.

Menurut Trenggono, pengakuan tersebut akan memperlancar penetapan lokasi budi daya karena kegiatan perikanan merupakan bagian penting penyediaan pangan nasional melalui produksi protein untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia berkelanjutan.

Trenggono berharap arahan pemerintah segera diberikan agar persoalan status lahan dapat diselesaikan sehingga revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dan pengembangan budi daya tematik berlangsung tanpa hambatan berarti ke depan.

"Jadi kalau ini sudah bisa menjadi bagian dari pangan, ya menurut saya harusnya tidak masalah dengan soal lokasi itu," kata Trenggono.