Dua Bulan Penentuan, DJP Hadapi Tantangan Berat Kejar Rp500 Triliun

BOGOR – Pencapaian target penerimaan pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga kapasitas fiskal dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

Namun, ambisi meningkatkan penerimaan perlu diimbangi dengan perluasan basis pajak, perbaikan kepatuhan, serta optimalisasi pengawasan agar tidak menambah beban berlebihan bagi dunia usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, penerimaan negara dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa menghambat aktivitas ekonomi dan investasi.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) menyatakan sisa target penerimaan pajak yang masih perlu dihimpun pada dua bulan terakhir 2026 berkisar Rp500 triliun.

“Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).

Bimo menjelaskan DJP sudah menyiapkan berbagai program kebijakan untuk mewujudkan target pencapaian penerimaan pajak.

Berbagai kebijakan itu di antaranya pengenaan pajak bagi pedagang di platform lokapasar atau pajak marketplace, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), penghapusan sanksi administratif, serta kebijakan pajak minimum global (global minimum tax).

Secara paralel, DJP juga memperkuat aktor serta sistem pemungutan pajak.

Pada sisi aktor, DJP menerapkan strategi fungsionalisasi pada lini bisnis otoritas pajak guna memastikan pejabat yang bertanggung jawab mampu bekerja secara profesional, mempunyai indeks kinerja individu yang lebih terukur, serta bisa membuktikan hasil.

Pegawai pajak juga disiapkan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan lebih baik, profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel.

“Dari hasil fungsionalisasi itu naik aktivitas maupun kualitas eksekusi. Untuk pengawasan itu sekitar 65 persen naiknya, mulai dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026 kemarin yang kami periksa. Kemudian dari sisi audit itu naik sekitar 25 persen,” jelas Bimo.

Sementara pada sisi sistem, DJP terus menyempurnakan Coretax untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak. Menurut Bimo, Coretax sudah terintegrasi dengan fitur AI Analystics.

Integrasi itu diharapkan dapat membuat wajib pajak mengakses layanan perpajakan dengan lebih baik dan optimal.

“Jadi, insya Allah kami optimis, dan yang penting, memang kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap tangguh sebagai peredam guncangan untuk memastikan ekonomi tetap tangguh,” tuturnya.

Adapun berdasarkan laporan terakhir Kementerian Keuangan, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun hingga September 2026.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengumpulkan sekitar Rp750 triliun pada kuartal IV-2026.