DPR RI: Gaji Pokok PPPK Penuh Waktu Bakal Dibayar lewat APBN

JAKARTA - Komisi II DPR RI mengatakan, kepastian pembiayaan gaji PPPK Penuh Waktu menjadi salah satu hal yang selama ini diperjuangkan Parlemen. Mengingat, jaminan penghasilan merupakan kebutuhan penting bagi tenaga PPPK agar memiliki kepastian dalam menjalankan pekerjaan.

Terlebih, DPR dan pemerintah telah berjuang meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Gaji pokok para pegawai tersebut, nantinya akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan, persoalan status kepegawaian PPPK juga telah menjadi perhatian Komisi II DPR. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diungkapkannya, terus mendorong adanya kepastian masa depan pekerjaan bagi PPPK, paruh waktu maupun penuh waktu.

Meski demikian, Bahtra mengingatkan, kesepakatan peningkatan status tersebut belum dapat langsung direalisasikan. Pelaksanaannya, masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi landasan hukum kebijakan tersebut.

Ia berharap, regulasi itu segera diterbitkan agar para pegawai tidak berlarut-larut menghadapi ketidakpastian mengenai status kepegawaian dan penghasilan. Menurut dia, aspirasi para tenaga PPPK perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti, kami yakin percaya pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi. Masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK," ucap Bahtra.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu. Hal itu, dilakukan dalam rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11) lalu.

Pembahasan tersebut, dilakukan setelah DPR menerima berbagai aspirasi mengenai status kepegawaian sejumlah tenaga pelayanan publik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan, aspirasi yang dibahas mencakup tenaga guru, kesehatan, teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.

Seluruh masukan tersebut, kemudian dibahas bersama pemerintah untuk mencari penyelesaian terkait status kepegawaian mereka. "Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di DPR RI bersama dengan pihak pemerintah," kata Dasco dalam konferensi pers. ils/I-1