Raperda Pembangunan Keluarga Disetujui, Pemprov DKI Siapkan Kebijakan Terpadu

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga di Ibu Kota. Regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong penyediaan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda Pembangunan Keluarga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11). Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membacakan pidato Gubernur dalam rapat tersebut.

Rano menyampaikan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang untuk membentuk karakter dan mempelajari nilai-nilai kehidupan. Karena itu, pembangunan keluarga dinilai memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.

“Di tengah transformasi Jakarta sebagai kota global, keluarga turut berperan dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Dinamika dan perubahan kehidupan masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan pembangunan keluarga yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar Rano saat membacakan pidato Gubernur.

Melalui regulasi tersebut, Pemprov DKI berupaya mengintegrasikan kebijakan pembangunan keluarga ke dalam berbagai program pemerintah. Cakupannya mulai dari edukasi dan pemberdayaan masyarakat hingga penyediaan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

Pemerintah daerah juga ingin memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. Upaya tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan sosial.

“Pemprov DKI Jakarta juga ingin memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta harmonis,” katanya.

Rano menilai Raperda Pembangunan Keluarga dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan manusia di Jakarta. Regulasi ini diharapkan mendorong terbentuknya keluarga yang mandiri, tangguh, sejahtera, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Rano juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta atas persetujuan terhadap Raperda tersebut. Ia mengakui berbagai masukan dan rekomendasi dari legislatif menjadi bagian penting selama proses pembahasan regulasi.

“Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menelaah secara cermat seluruh substansi dan mengesahkan Raperda ini,” ungkapnya.

Menurut Rano, masukan DPRD akan menjadi bahan bagi jajaran eksekutif dalam menindaklanjuti kebijakan pembangunan keluarga. Ia berharap koordinasi antara Pemprov DKI dan DPRD terus diperkuat agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Persetujuan Raperda ini menjadi langkah lanjutan Pemprov DKI dalam memperkuat kebijakan yang berorientasi pada keluarga. Melalui regulasi tersebut, pembangunan keluarga diharapkan tidak berjalan secara terpisah, melainkan terhubung dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Jakarta.