Rano Karno Ungkap Cara Pemprov DKI Bangun Kepercayaan Lewat Keterbukaan Informasi

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mendorong keterbukaan informasi publik sebagai cara membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penjelasan mengenai kebijakan, pekerjaan infrastruktur, hingga perkembangan penggunaan anggaran daerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan hal tersebut seusai memberikan paparan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Menurutnya, masyarakat yang memperoleh informasi secara utuh akan lebih mudah memahami berbagai persoalan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Rano mengatakan, keterbukaan informasi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif pemerintah. Praktik tersebut juga menjadi bagian dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik karena membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami sekaligus terlibat dalam proses pembangunan.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan perkotaan yang masih dihadapi Jakarta, mulai dari banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Meski persoalan tersebut membutuhkan penanganan, Rano menilai respons masyarakat terhadap berbagai masalah itu semakin baik selama dua tahun pemerintahan karena warga mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

“Jakarta ini memiliki berbagai persoalan besar, seperti banjir, kemacetan, dan kemiskinan perkotaan. Namun, selama dua tahun kami menjalankan pemerintahan, respons masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut semakin baik karena mereka mendapatkan pemahaman,” ujarnya.

Menurut Rano, penyampaian informasi perlu dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya kebijakan atau kegiatan pemerintah, tetapi juga memahami alasan di balik pelaksanaannya. Pemahaman tersebut diharapkan membuat warga dapat memberikan dukungan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.

Salah satu contoh yang disampaikan Rano adalah pekerjaan penggantian jaringan pipa PAM Jaya di sejumlah wilayah Jakarta. Pekerjaan itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi penjelasan mengenai kondisi dan usia jaringan dapat membantu warga memahami alasan penggantian pipa.

“Ketika masyarakat diberi penjelasan bahwa pipa yang sudah berusia 100 tahun memang harus diganti, mereka bisa memahami. Itulah salah satu bentuk keterbukaan informasi,” jelasnya.

Selain penjelasan mengenai proyek infrastruktur, Pemprov DKI juga menggunakan forum Budget Talk untuk membuka informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tiga bulan tersebut menjadi sarana penyampaian perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk realisasi dan tingkat penyerapan anggaran.

Rano menjelaskan, informasi mengenai perkembangan APBD perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, warga juga memiliki kesempatan untuk memahami kinerja pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik.

“Setiap tiga bulan, melalui Budget Talk, kita sampaikan perkembangan APBD, sudah berapa persen penyerapannya, dan berbagai hal lainnya. Dengan begitu, masyarakat juga tahu. Ini merupakan bagian dari strategi keterbukaan,” ungkapnya.

Melalui penyampaian informasi yang rutin, Pemprov DKI berharap masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan dan program pemerintah. Keterbukaan tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada penyediaan informasi, tetapi mendorong keterlibatan warga dalam mengawasi serta mendukung pelaksanaan pembangunan.

Rano berharap budaya keterbukaan informasi terus menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Ia menilai informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam berbagai kebijakan pembangunan.