Kemendagri Perluas Keterbukaan Informasi hingga Desa, Ini Langkahnya

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperluas penguatan keterbukaan informasi publik (KIP) hingga ke tingkat pemerintah desa. Langkah ini dilakukan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi, serta optimalisasi kanal digital untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan komitmen tersebut saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan bahwa akses informasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Kemendagri, terutama untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun," ujarnya. Bima menilai keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut memperluas cakupan pengaturan keterbukaan informasi hingga pemerintah desa, sekaligus memperjelas standar pelayanan dan mekanisme evaluasi.

Aturan itu juga memuat penguatan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Dengan cakupan tersebut, pengelolaan informasi publik tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, tetapi turut menjangkau pemerintahan di tingkat desa.

Dari sisi capaian pelayanan, Kemendagri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Selain itu, penyelesaian permohonan informasi publik tercatat mencapai 100 persen sepanjang 2025 dan 99 persen hingga September 2026.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya kementerian meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Kemendagri juga terus mengoptimalkan berbagai aset digital, termasuk Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube, sebagai saluran komunikasi dengan publik.

Pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyebarluaskan informasi pemerintahan. Kanal-kanal itu juga digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga komunikasi publik dapat berjalan dua arah.

“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelasnya. Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menjelaskan pemanfaatan kanal digital dalam mendukung keterbukaan informasi.

Penguatan komunikasi publik juga diarahkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemendagri mendorong 514 kabupaten/kota meningkatkan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi.

Pengelolaan PPID menjadi salah satu bagian yang diperhatikan dalam upaya memperluas akses informasi publik di daerah. Melalui pendampingan dan evaluasi tersebut, Kemendagri mendorong agar pelayanan informasi dapat dikelola dengan standar yang lebih jelas dan terarah.

Selain memperkuat kanal digital dan pengelolaan PPID, Kemendagri mengoptimalkan pemantauan media atau media monitoring. Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan isu serta sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Hasil pemantauan media kemudian dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi komunikasi publik. Informasi tersebut juga menjadi dasar untuk menyusun respons dan menyampaikan keterangan kepada masyarakat secara proaktif.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kemendagri berupaya memperkuat keterbukaan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Penguatan regulasi, peningkatan layanan, pendampingan pengelolaan PPID, dan pemanfaatan media digital menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang transparan serta akuntabel.