Wali Kota Bandung Sambut Kebijakan Kredit Program Perumahan bagi Pengusaha

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik Kebijakan Kredit Program Perumahan yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan BNI. Program tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi para pengusaha di Kota Bandung untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Wali Kota Farhan menilai bahwa fasilitas kredit tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan produktif, seperti pengadaan sarana usaha, pembelian ruang usaha, hingga pengembangan sektor perumahan.

Menurut dia, pemanfaatan fasilitas kredit secara produktif perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan kedisiplinan dalam pembayaran cicilan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memastikan pembiayaan memberikan manfaat optimal bagi pengembangan bisnis.

“Disiplin terhadap pembayaran cicilan dimulai dari kebiasaan harian akan membangun kesadaran bahwa kita sedang mengelola uang pinjaman, bukan sumbangan,” ujar Wali Kota Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11).

Wali Kota Farhan berharap, program tersebut dapat memperkuat kemampuan finansial pengusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin merata di Kota Bandung.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif. Pada 2024 tercatat 4,99 persen, meningkat menjadi 5,26 persen pada 2025, dan mencapai 5,78 persen pada semester pertama 2026.

Capaian tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat aktivitas ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wali Kota Farhan berharap, semakin banyak pelaku usaha yang mampu meningkatkan kapasitas bisnisnya sehingga memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penguatan sektor usaha, ia berharap pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi pengangguran dan ketimpangan sosial.

“Dengan demikian, keberlanjutan bisnisnya akan berjalan dengan baik. Angka pengangguran terbuka bisa kita kikis perlahan-lahan,” pungkas dia. ils/I-1