Stimulus Tarif Penyeberangan Mulai Berlaku, ASDP Hadirkan Penghematan hingga 21,11%

JAKARTA – Menyambut meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai memberlakukan program stimulus tarif penyeberangan melalui pembebasan 100% Tarif Jasa Kepelabuhanan sejak 7 November 2026. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp27,7 miliar, kebijakan ini memberikan pengurangan tarif rata-rata setara 21,11% bagi pengguna jasa kategori pejalan kaki, kendaraan Golongan II, dan Golongan IVA pada delapan lintasan penyeberangan yang mencakup 16 pelabuhan.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa program stimulus ini merupakan bentuk sinergi pemerintah dan operator penyeberangan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin terjangkau, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada momentum libur akhir tahun.

"Melalui stimulus ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata berupa pengurangan biaya perjalanan. Pembebasan 100% Tarif Jasa Kepelabuhanan memberikan keringanan yang diharapkan dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih terjangkau. Di saat yang sama, kami memastikan kesiapan operasional terus diperkuat agar peningkatan mobilitas selama Nataru dapat terlayani dengan baik, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan," ujar Heru.

Program stimulus Nataru 2026/2027 didukung alokasi anggaran dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp27.699.746.922 atau sekitar Rp27,7 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembebasan 100% Tarif Jasa Kepelabuhanan pada delapan lintasan penyeberangan yang telah ditetapkan, dengan cakupan 16 pelabuhan.

Stimulus diberikan kepada pengguna jasa kategori pejalan kaki, kendaraan Golongan II, dan Golongan IVA pada lintasan-lintasan yang cukup populer bagi masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru.

Secara keseluruhan, program ini ditargetkan menjangkau 188.909 penumpang dan 467.118 kendaraan. Dengan memperhitungkan jumlah penumpang yang berada di dalam kendaraan, total potensi penerima manfaat diperkirakan mencapai sekitar 1.416.055 orang.

Heru menambahkan, manfaat stimulus diharapkan tidak hanya dirasakan melalui penghematan biaya perjalanan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pergerakan masyarakat antardaerah.

"Kami memandang konektivitas penyeberangan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pariwisata, dan distribusi logistik. Karena itu, kebijakan stimulus ini menjadi momentum untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan penyeberangan yang terjangkau, sekaligus memastikan konektivitas tetap berjalan optimal selama periode libur akhir tahun," tambah Heru.

Perkuat Kesiapan Operasional Nataru
Sejalan dengan pemberlakuan stimulus, ASDP juga memperkuat kesiapan operasional untuk mengantisipasi peningkatan trafik penumpang dan kendaraan selama periode Nataru 2026/2027. Fokus persiapan mencakup pengendalian arus lalu lintas menuju dan di kawasan pelabuhan, pengaturan angkutan logistik, serta optimalisasi buffer zone melalui koordinasi bersama kepolisian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Dari sisi pelayanan, ASDP mengoptimalkan kapasitas kapal dan dermaga, mempercepat proses bongkar muat, serta memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan dan personel sesuai kebutuhan operasional. Pengendalian jadwal kapal dan kesiapan armada juga terus diperkuat untuk menjaga kelancaran pergerakan penumpang maupun kendaraan di seluruh lintasan yang dilayani.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan operasional, ASDP menyiagakan tugboat dan dukungan teknis selama 24 jam, memperkuat pemantauan kondisi cuaca bersama BMKG dan KSOP melalui Vessel Traffic Service (VTS), serta menyiapkan aktivasi lintasan alternatif sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Penguatan kesiapan tersebut sejalan dengan upaya lintas instansi dalam memastikan kelancaran dan keselamatan transportasi selama Nataru. Dalam survei kesiapan jalur transportasi dan pelabuhan penyeberangan Bakauheni–Merak pada 5 November 2026, Astamaops Polri Komjen Pol. Roycke Harry Langie menyampaikan bahwa peninjauan fasilitas menjadi bagian dari pengumpulan data dan indikator untuk menyusun rencana operasi pengamanan Nataru, termasuk pengaturan jalur masuk dan keluar pelabuhan.

“Melalui sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin terjangkau, andal, dan berorientasi pada keselamatan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi ASDP dalam memperkuat konektivitas nasional serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027,” tutup Heru.