Pemulihan Bencana Sumatera Ditargetkan hingga 2028, Anggaran Daerah Diminta Dioptimalkan

JAKARTA - Pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera masih membutuhkan percepatan, terutama pada perbaikan infrastruktur dan pemanfaatan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat ditargetkan terus berjalan hingga 2028.

Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun untuk daerah terdampak beserta kabupaten dan kotanya. Dana tersebut terdiri atas bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD Rp1,44 triliun yang juga dapat digunakan untuk penanganan bencana.

Namun, penyaluran anggaran tersebut belum diikuti tingkat realisasi yang merata di seluruh daerah. Pemerintah daerah diminta memaksimalkan dana yang tersedia, termasuk menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung kebutuhan pemulihan.

Dalam evaluasi yang disampaikan setelah Rapat Terbatas mengenai antisipasi bencana alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), pemerintah turut membahas perkembangan pemulihan selama hampir satu tahun terakhir. Pembahasan juga mencakup kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027 beserta kebutuhan anggarannya.

Perhatian terhadap ancaman bencana susulan menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Potensi hujan dan bencana hidrometeorologi masih perlu diantisipasi, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang sebelumnya telah mengalami dampak bencana.

Cakupan pemulihan di tiga provinsi tersebut meliputi 53 kabupaten dan kota. Pekerjaan dilakukan pada sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penanganan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, serta pemulihan sektor perikanan dan pertanian. Selain itu, pemerintah melanjutkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan. Kondisi tersebut diperberat oleh hujan yang terus berlangsung sehingga memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah lokasi.

Sejumlah pekerjaan pun masih membutuhkan penanganan lanjutan agar infrastruktur dapat kembali berfungsi secara permanen. Perbaikan sungai dan jalan menjadi perhatian, seiring target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan berlangsung sampai 2028.

Di sisi pendanaan, perbedaan tingkat penyerapan anggaran antardaerah menjadi perhatian pemerintah. Realisasi tambahan TKD di Sumatera Barat, misalnya, tercatat paling tinggi sebesar 54 persen, sementara terdapat daerah yang baru mencapai 5 persen.

"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," terangnya.

Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan bencana dan mitigasi. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan tenda, perbaikan jalan yang rawan longsor, serta pembersihan sungai.

Pemerintah daerah juga diminta lebih proaktif menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi risiko bencana. Optimalisasi anggaran pusat maupun daerah dinilai menjadi bagian penting agar kegiatan pemulihan dan mitigasi dapat terus berjalan.

Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala BNPB Kristomei Sianturi. Pertemuan itu membahas penanganan pascabencana sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam berikutnya.