Menteri LH Berharap Transisi Nol Emisi Harus Bisa Buka Peluang Ekonomi

JAKARTA – Upaya mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) harus sejalan dengan penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat, Selasa (10/11) di Jakarta.

Menurut dia, transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada pengurangan emisi. Kebijakan tersebut juga harus mampu membuka peluang ekonomi, memperluas akses energi, hingga menciptakan lapangan kerja.

Jumhur sebelumnya mengikuti Ministerial Dialogue pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turki. Dialog tersebut bertajuk Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway.

“Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap dia.

Jumhur mengatakan ketahanan iklim perlu menjadi bagian integral dari seluruh proses pembangunan. Mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi.

Menurut dia, risiko perubahan iklim juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Misalnya tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat.

Jumhur menekankan kebijakan adaptasi perubahan iklim tidak bisa hanya dijalankan sebagai program lingkungan yang berdiri sendiri. Perlu dipastikan kebijakan nasional yang diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim).

“Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat,” ujarnya. Artinya, lanjut dia, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat.

Dari sisi implementasi, Indonesia juga mendorong pendekatan lintas sektor. Berbagai yang terlibat antara lain pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.

Menteri LH juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam transisi rendah karbon. Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya harus memiliki kesempatan memperoleh manfaat dari kebijakan iklim.

Jumhur menambahkan transisi energi bersih harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Sementara itu, perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus didorong.

Dalam hal pembiayaan, Indonesia turut mendorong pemanfaatan pasar karbon berintegritas tinggi. Demikian pula dengan pembiayaan iklim dan inovasi teknologi untuk mempercepat pencapaian target emisi nol bersih.

Melalui mekanisme Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional diharapkan menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel dan transparan. Indonesia juga mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, blended finance, dan transfer teknologi. ils/I-1