Di Tengah Polemik Ijazah, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen di PTUN

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan tugas seperti biasa meskipun telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menegaskan pemerintah tetap fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah dinamika politik yang berkembang.

"Ya, perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo juga tetap menjalankan agenda pemerintahan, termasuk memimpin rapat untuk membahas sejumlah isu strategis.

Salah satunya, rapat terbatas yang digelar Presiden pada Senin (9/11) untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring mulai turunnya hujan di sejumlah daerah.

Menurut Prasetyo, pemerintah mulai memetakan langkah mitigasi berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak kembali terulang pada tahun depan.

"Jadi, kita tetap fokus bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prasetyo mengonfirmasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang diajukan Gibran. Namun, dalam diskusi tersebut, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Pengajuan niat pengunduran diri tersebut dilakukan di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden meskipun dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

Keabsahan Suket

Sementara itu, MA mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Istana menyatakan menghormati proses politik di DPR RI terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.

"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo.

Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional dan kelembagaan yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga legislatif.

"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," katanya.

"Kami tentu saja menghormati," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait kemungkinan penggunaan HMP.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, setelah masa sidang DPR dibuka, pimpinan akan terus mendengarkan berbagai masukan, termasuk mengenai opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan HMP untuk merespons persoalan dokumen pendidikan Gibran masih dalam tahap pertimbangan dan finalisasi.

Khozin menilai persoalan tersebut menjadi ujian sejarah bagi Indonesia sebagai negara hukum. Dengan mempertimbangkan realitas konstitusional yang ada, penggunaan HMP dianggap sebagai salah satu opsi yang ideal.

Senada dengan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai mekanisme HMP merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien bagi anggota DPR untuk menyikapi persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.