UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Nasib Pekerja Masuki Babak Baru

JAKARTA – Penguatan pelindungan ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda penting dalam membangun hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan di tengah perubahan lanskap dunia kerja.

Kehadiran Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan tidak sekadar memberikan kepastian hukum bagi pekerja, tetapi juga menjamin pemenuhan hak, perlindungan dari praktik ketenagakerjaan yang merugikan, serta menciptakan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja.

Tantangannya terletak pada konsistensi implementasi agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai payung hukum, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah telah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11), mengatakan, ketersediaan dokumen ini merupakan hak dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mengetahui langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar dia.

UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.

Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Menaker Yassierli menekankan, pemahaman terhadap UU ini perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Selain itu, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Untuk mengetahui hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur, masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 di tautan https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.