Manila Tegur Pejabat yang Berkomentar soal Tiongkok

MANILA - Kementerian Luar Negeri Filipina pada Minggu (8/11) mengeluarkan teguran yang jarang terjadi kepada para pejabat dan lembaga pemerintah terkait komentar publik mengenai Tiongkok.

Teguran ini menekankan perlunya satu suara yang seragam di saat negara tersebut bersiap menghadapi pertemuan puncak regional yang penting.

Aparat keamanan Filipina sebelumnya telah terlibat dalam perang kata-kata yang berkepanjangan dengan pemerintah Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan (LTS), sebuah jalur perairan sibuk yang hampir seluruhnya diklaim oleh Beijing meskipun terdapat putusan internasional yang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Bulan lalu, sejumlah senator juga menyerukan agar duta besar Tiongkok dinyatakan sebagai persona non grata (orang yang tidak diinginkan), setelah sang duta besar melontarkan pernyataan bahwa Tiongkok dapat dengan mudah memenangkan konfrontasi apapun dengan Filipina.

Menanggapi hal tersebut, Beijing menuduh Manila telah menciptakan berbagai hambatan bagi kehadiran mereka dalam pertemuan menteri pertahanan Asean, dengan hanya mengutus seorang atase pertahanan dari kedutaan besar.

“Pernyataan publik yang melemahkan pendekatan diplomatik pemerintah tidak hanya mempersulit tugas para diplomat kita,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina (DFA), tanpa merinci insiden spesifik yang dimaksud.

“Pernyataan semacam itu berisiko mengikis kredibilitas negara di kancah internasional dan menampilkan citra perpecahan internal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar. Tindakan seperti ini pada akhirnya dapat melemahkan posisi tawar Filipina.”

Pernyataan tersebut secara khusus ditujukan kepada lembaga keamanan nasional dan aparat keamanan Filipina, yang selama berbulan-bulan terlibat dalam perdebatan sengit dengan Kedutaan Besar Tiongkok di media sosial.

Sebagai sekutu Amerika Serikat, Filipina telah bertahun-tahun terlibat dalam konfrontasi dengan Tiongkok di laut terkait wilayah sengketa di jalur perairan strategis tersebut, dengan serangkaian insiden yang terus berulang dalam beberapa bulan terakhir.

Pernyataan hari Minggu itu menegaskan bahwa meskipun aparat keamanan berpe­ran penting dalam mendokumentasikan berbagai insiden, namun otoritas sipillah yang mengarahkan hubungan internasional negara.

Pernyataan tersebut juga mengingatkan bahwa putusan pengadilan internasional tahun 2016 yang secara luas menolak klaim Tiongkok atas LTS, dicapai melalui proses hukum yang ketat berdasarkan hukum internasional, bukan melalui pernyataan publik atau media sosial. AFP/I-1