Kawasan Industri Indonesia Baru Terisi Setengah, Kemenperin Kebut Bereskan Izin Biar Investor Tak Kabur

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kemudahan perizinan berusaha di kawasan industri. Alasannya jelas bahwa potensinya masih sangat besar, tapi belum tergarap maksimal.

Hingga Juli 2026, sebanyak 181 kawasan industri di Indonesia telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan dan menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja. Total luasnya mencapai sekitar 110 ribu hektare, dengan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun.

Tapi ada masalah besar. Tingkat okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai 52,28 persen. Artinya, hampir setengah lahan industri Indonesia masih kosong.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, pengembangan kawasan industri ke depan harus disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Tujuannya agar terbentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, aktivitas industri dekat dengan sumber bahan baku, dan logistik jadi lebih efisien.

"Kawasan industri harus jadi mesin pertumbuhan baru, bukan sekadar lahan yang dibangun lalu dibiarkan kosong," ujar Sarmuji di Jakarta, Senin (9/11).

Jawa vs Luar Jawa, Fokusnya Beda

Kemenperin membagi strategi pengembangan secara jelas:

Di Pulau Jawa, diarahkan pada industri berbasis teknologi tinggi, industri padat karya, serta industri yang efisien dalam penggunaan air dan sumber daya.

Di luar Jawa, difokuskan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam, membentuk pusat-pusat ekonomi baru, serta mendekatkan kegiatan industri dengan sumber bahan baku.

Izin Ribet Jadi Biang Masalah

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy, blak-blakan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri, di Jakarta. Menurutnya, okupansi yang baru setengah itu tidak lepas dari persoalan perizinan yang masih berbelit.

"Kawasan industri saat ini telah menjadi salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional. Meski demikian, potensinya masih dapat dioptimalkan karena tingkat okupansi baru mencapai sekitar 52,28 persen. Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru," ujar Tri Supondy.

Dalam pemetaan Kemenperin, ada delapan kelompok aspek yang harus dibereskan: pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, keberpihakan terhadap IKM, kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi.

Secara khusus, sejumlah persoalan perizinan yang dibahas meliputi:

1. Perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).

2. Masa berlaku HGB kaveling perusahaan yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri, sehingga kepastian lahan bagi perusahaan jadi tidak jelas.

3. PBG dan SLF yang lama. Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi bagi tenant membutuhkan waktu cukup lama.

4. Persetujuan teknis lingkungan. Pengurusan persetujuan teknis untuk air limbah, emisi, dan limbah B3 yang berbelit, berpengaruh pada lamanya penerbitan RKL-RPL Rinci.

Tri Supondy menekankan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Kesamaan pemahaman mengenai kewenangan dan mekanisme perizinan menjadi kunci agar koordinasi berjalan efektif.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenperin berharap terbangun keselarasan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Dengan proses perizinan yang lebih efektif dan kepastian berusaha yang semakin baik, kawasan industri diharapkan semakin kompetitif dalam menarik investasi serta mendukung pertumbuhan industri nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.