Eks Kasi Intel Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi Hari Ini.

Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Budiman Bayu Prasojo menjalani sidang tuntutan kasus dugaan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang akan digelar pukul 14.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Brelly Yuniar Dien.

"Nomor Perkara: 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst terdakwa Budiman Bayu Prasojo, agenda tuntutan penuntut umum," kata Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan.

Adapun Budiman didakwa menerima gratifikasi dalam berbagai jenis mata uang senilai total Rp7,67 miliar.

Uang itu meliputi senilai Rp525 juta dalam bentuk dolar Singapura; Rp5,28 miliar; 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp179 juta (kurs Rp17.900 per dolar AS); serta 119.755 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,67 miliar (kurs Rp13.950 per dolar Singapura).

Kemudian, 4.700 dolar Hong Kong atau setara dengan Rp10,72 juta (kurs Rp2.280 per dolar Hong Kong); dan 8.100 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp35,48 juta (kurs Rp4.380 per ringgit Malaysia).

Gratifikasi diduga diterima Budiman dari perusahaan jasa impor barang dan kepabeanan, Blueray Cargo (Grup), serta pihak-pihak lainnya yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai.

Budiman menerima uang haram itu bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono yang juga merupakan terdakwa dalam rangkaian kasus tersebut.

Atas perbuatan tersebut, Budiman diancam hukuman pidana dalam Pasal 12B jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.