DPRD DKI Tunda IPO PAM Jaya, Bank Jakarta Diminta Perkuat Keamanan Siber

JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta menunda rencana penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi pada 2027. Meski pelaksanaannya belum dipastikan, regulasi yang menjadi dasar proses tersebut tetap dipersiapkan.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/11). Menurutnya, persiapan regulasi diperlukan agar proses IPO dapat dilanjutkan ketika kondisi dinilai lebih memungkinkan.

“Manakala nanti ada perbaikan dan waktu yang tepat sehingga bisa langsung diproses IPO-nya,” ujar Ismail.

Selain itu, revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Badan Hukum Menjadi Perseroan Daerah dan Peningkatan Modal juga masih dalam pembahasan. Regulasi tersebut menjadi bagian dari persiapan terkait rencana korporasi PAM Jaya.

Sementara itu, Komisi C turut menyoroti kesiapan Bank Jakarta untuk melantai di bursa saham. DPRD meminta adanya evaluasi menyeluruh, terutama terhadap sistem keamanan siber perusahaan setelah insiden peretasan pada 2025.

Ismail menilai penguatan keamanan siber menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan sebelum Bank Jakarta melaksanakan IPO. Pasalnya, kondisi keamanan sistem perusahaan dapat memengaruhi penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap kesiapan bank tersebut.

"Wajib ditingkatkan. Karena itu justru menjadi perhatian awal masyarakat. Menjadi pertimbangan apakah mereka ini layak dengan kondisi perusahaan yang masih rentan diretas," tegas Ismail.

Meski memberikan catatan terkait keamanan siber, Ismail mengaku tetap optimistis terhadap persiapan IPO Bank Jakarta. Ia menyebut manajemen telah menyampaikan sejumlah langkah antisipasi untuk menjamin pengamanan sistem perusahaan.

Komisi C, lanjut Ismail, akan terus mengevaluasi kesiapan tersebut secara berkelanjutan. Hasil evaluasi nantinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam memberikan rekomendasi terkait rencana IPO Bank Jakarta.

“Akan dievaluasi secara berkelanjutan. Sehingga masa depan yang menjadi bagian tidak terpisahkan untuk kita memberikan rekomendasi mereka untuk IPO,” pungkas dia.

Dengan demikian, pembahasan rencana IPO kedua badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut memiliki fokus yang berbeda. Rencana IPO PAM Jaya ditunda dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi 2027, sedangkan kesiapan Bank Jakarta masih memerlukan evaluasi, terutama pada aspek keamanan siber.