Program BAHU TEMAN di Sleman Beri Akses Bantuan Hukum bagi 524 Warga Miskin

SLEMAN – Program BAHU TEMAN yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah memberikan layanan bantuan hukum kepada 524 warga miskin dan kelompok rentan hingga 2025. Melalui program tersebut, masyarakat yang terkendala biaya maupun keterbatasan pengetahuan hukum mendapat kesempatan memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum.

BAHU TEMAN atau Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sleman merupakan layanan yang dikembangkan untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi warga yang kesulitan menjangkau layanan hukum.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Nur Fitri Handayani menjelaskan, program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Selain memberikan akses bantuan hukum, program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya serta memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Untuk mempermudah pelayanan, Pemkab Sleman menggunakan sistem digital dalam proses pengajuan permohonan bantuan hukum. Permohonan yang masuk kemudian diverifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria.

Pelaksanaannya melibatkan sejumlah pihak, antara lain lembaga bantuan hukum (LBH), institusi penegak hukum, akademisi, serta perangkat daerah terkait.

Capaian BAHU TEMAN menjadi salah satu fokus verifikasi lapangan Tim Penilai Indonesia SDGs Action Awards yang berkunjung ke Kabupaten Sleman, Rabu (4/11).

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan, pemenuhan hak masyarakat terhadap keadilan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan perlindungan hukum.

“Pembangunan bukan hanya membicarakan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, maupun kemajuan teknologi. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum,” ujar Danang.

Ia menilai penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, General Manager PT Surveyor Indonesia sekaligus pemimpin tim verifikasi Bhakti Endratama menjelaskan, peninjauan lapangan bertujuan memeriksa kesesuaian data dengan pelaksanaan program serta menilai komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Penilaian dilakukan melalui gerakan nasional I-SIM (Integrated Sustainability Indonesia Movement) yang diinisiasi PT Surveyor Indonesia bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dengan supervisi Kementerian PPN/Bappenas.

Program BAHU TEMAN termasuk dalam nominasi yang menjalani proses verifikasi untuk melihat capaian, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaannya.

Bhakti menilai program bantuan hukum tersebut memiliki relevansi dengan upaya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap keadilan tanpa terhambat kemampuan finansial.

BAHU TEMAN juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Melalui penguatan layanan digital dan kerja sama lintas sektor, Pemkab Sleman berupaya memperluas jangkauan BAHU TEMAN agar semakin banyak warga miskin dan kelompok rentan dapat memperoleh layanan hukum sesuai kebutuhan mereka.