Harga Cabai Melonjak Tembus Rp124 Ribu, Pemerintah Diminta Benahi Distribusi

Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan distribusi cabai diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen sekaligus melindungi pendapatan petani.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat penyaluran cabai dari daerah surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan, memperkuat pemantauan harga, serta memastikan intervensi pasar menjangkau masyarakat secara lebih luas.

"Gerakan Pangan Murah (GPM) dan fasilitasi distribusi lebih bersifat meredakan gejala di titik tertentu," kata Eliza di Jakarta, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan GPM membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Namun, pelaksanaannya yang terbatas pada lokasi dan waktu tertentu belum cukup untuk mengatasi persoalan pasokan secara menyeluruh.

Eliza mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain gangguan produksi akibat cuaca, konsentrasi sentra pertanian, biaya logistik, serta kehilangan hasil pascapanen.

Karena itu, operasi pasar perlu diikuti langkah yang menyasar penyebab kenaikan harga, terutama keterbatasan pasokan di sentra produksi dan hambatan distribusi menuju wilayah konsumen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2026 yang mencapai 0,22 persen secara bulanan. Cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,13 poin persentase, sedangkan cabai rawit menyumbang 0,05 poin persentase.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Rabu pukul 10.30 WIB mencatat harga rata-rata eceran cabai rawit merah sebesar Rp86.900 per kilogram (kg) dan cabai merah keriting Rp83.050 per kg.

Harga tersebut berada di atas batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp57.000 per kg untuk cabai rawit merah dan Rp55.000 per kg untuk cabai merah keriting.

Sebagai upaya pengendalian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pelaksanaan GPM dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menyalurkan komoditas dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami tekanan harga.

Bapanas mencatat sebanyak 1.595 kegiatan GPM dilaksanakan di 38 provinsi selama Oktober 2026. Pada periode yang sama, realisasi FDP mencapai lebih dari 22,2 ton berbagai komoditas, termasuk cabai rawit merah.

Menanggapi langkah tersebut, Eliza menilai fasilitasi distribusi perlu dipercepat melalui penekanan biaya angkutan serta penguatan informasi harga dan pasokan antardaerah secara waktu nyata.

"Fasilitasi distribusi membantu menghubungkan surplus-defisit," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu membedakan daerah yang mengalami kekurangan produksi dengan wilayah yang menghadapi hambatan distribusi agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan persoalan masing-masing.

Selain memperluas jangkauan GPM di wilayah dengan harga tinggi, pemerintah juga perlu meningkatkan volume komoditas yang disalurkan dan memantau dampaknya terhadap harga di pasar umum.

Menurut Eliza, harga yang lebih murah di lokasi GPM belum tentu langsung diikuti penurunan harga di pasar sekitarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilisasi harga tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan konsumen, tetapi harus memperhatikan pendapatan petani sebagai pemasok utama.

"Saat pasokan kurang, harga eceran melonjak," katanya.

Sebaliknya, ketika panen berlangsung serentak, harga yang diterima petani dapat turun tajam karena cabai merupakan komoditas yang mudah rusak dan memiliki keterbatasan daya simpan.

Eliza menjelaskan harga tinggi di tingkat konsumen tidak selalu berarti petani memperoleh keuntungan yang sama besarnya. Kondisi tersebut dipengaruhi keberadaan perantara, biaya distribusi, serta perbedaan posisi tawar dalam rantai pemasaran.

Untuk mengatasi persoalan itu, ia mendorong penguatan kelompok tani dan koperasi desa agar mampu menyerap hasil panen, menjalin kemitraan dengan pasar induk maupun industri, serta memperluas pemasaran antardaerah.

"Koperasi desa dapat berperan besar dalam hal penyerapan produk lokal dan memasarkan ke daerah lain," ucapnya.

Ia juga menyarankan pengembangan pengolahan cabai menjadi produk seperti cabai kering dan pasta, penguatan fasilitas penyimpanan, serta pengaturan pola tanam untuk mengurangi gejolak harga ketika pasokan berkurang maupun saat panen melimpah.

Menurut Eliza, kebijakan stabilisasi perlu menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi petani agar keberlanjutan produksi tetap terpelihara.

"Jadi mesti menyeimbangkan keduanya," tuturnya.

Faktor Alam

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan faktor cuaca menjadi salah satu penyebab kenaikan harga kelompok cabai di berbagai daerah. Kemarau panjang berdampak terhadap penurunan produksi komoditas tersebut.

“Memang cabai rawit, kemudian cabai keriting, cabai rawit merah sedikit mengalami kenaikan. Itu karena memang faktor cuaca,” kata Budi.

Hingga awal November 2026, harga rata-rata cabai rawit merah sempat mencapai Rp124.400 per kg atau naik 23,72 persen, jauh di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp57.000 per kg.

Harga cabai merah keriting juga naik sekitar 21,17 persen menjadi Rp101.900-Rp105.600 per kg. Sementara itu, harga cabai merah besar meningkat menjadi Rp91.250 per kg, sedangkan cabai rawit hijau turun tipis menjadi Rp52.500 per kg.

Meski demikian, Budi mengatakan harga sejumlah komoditas pangan secara nasional masih relatif stabil. Namun, distribusi yang belum merata menyebabkan harga beberapa komoditas meningkat di sejumlah daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya membantu pengiriman komoditas dari daerah yang mengalami surplus ke wilayah yang membutuhkan pasokan.

“Walaupun demikian kan tetap ada yang surplus, karena cabai ini diproduksi di daerah tertentu. Makanya kemarin yang kita lakukan adalah dengan membantu pengiriman,” ujarnya.