Artifial Intelligence Tetap jadi Alat Bantu, Bukan Pengganti Manusia

WUZHEN - Perdana Menteri Dewan Tiongkok, Li Qiang, pada Selasa (3/11) mengatakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) harus tetap menjadi alat bagi manusia dan bukan menjadi pengganti manusia.

“Internet dan kecerdasan buatan harus menjadi perpanjangan dari kemampuan manusia, sarana untuk membebaskan manusia dan bukan sebagai pengganti sepenuhnya,” kata Li pada KTT Internet Dunia Wuzhen 2026.

Menurutnya, saat ini banyak orang yang berpendapat bahwa mesin semakin mirip manusia dan manusia justru menjadi seperti mesin.

Kondisi tersebut katanya menimbulkan kekhawatiran bahwa manusia akan dikendalikan oleh mesin dan memicu rasa khawatir akan masa depan umat manusia.

Ia menegaskan bahwa terlepas dari seberapa kuat internet dan seberapa canggih kecerdasan buatan, manusia harus tetap menjadi aktor utama.

Hal tersebut untuk memastikan bahwa mesin tetap menjadi alat yang andal untuk membantu manusia memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan mencapai pengembangan diri yang lebih optimal.

Implikasi AI

Sementara itu dari New York dilaporkan Dewan Keamanan PBB akan memusatkan agenda November pada implikasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru terhadap perdamaian dan keamanan.

Wakil Tetap Latvia untuk PBB, Sanita Pavluta-Deslandes pada Senin (2/11) mengatakan hal itu dilakukan seiring dengan dimulainya masa jabatan Latvia sebagai ketua bergilir Dewan Keamanan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.

“Kami meyakini bahwa isu mengenai teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, serta dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan, merupakan topik yang akan terus ada dalam agenda Dewan,” kata Pavluta kepada para wartawan di markas besar PBB.

Dia menambahkan bahwa teknologi telah menjadi prioritas yang mapan bagi badan beranggotakan 15 negara tersebut.

Acara utama di bawah kepemimpinan Latvia dijadwalkan berlangsung pada 24 November, berupa debat terbuka tingkat menteri dengan tema “Penyelesaian konflik di era perubahan teknologi yang pesat”.

Pavluta menjelaskan bahwa diskusi tersebut akan mengkaji bagaimana perangkat-perangkat baru memengaruhi perlindungan terhadap warga sipil, pasukan penjaga perdamaian, personel kemanusiaan, dan pekerja media, serta perannya dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.

Dewan Keamanan katanya tidak akan berupaya menetapkan kerangka regulasi global atau sistem tata kelola umum untuk AI, seraya mencatat bahwa penyusunan aturan yang lebih luas tetap menjadi tanggung jawab Majelis Umum PBB.