Bima Arya Dorong Pemda Sumbar Susun Strategi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Menuju 2045

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Barat (Sumbar) menyusun strategi pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memanfaatkan bonus demografi dalam mendukung target Indonesia Emas 2045.

Dorongan itu disampaikan Bima saat menghadiri kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk "Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi.

Bima menjelaskan, kegiatan asistensi tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan ke berbagai daerah guna mendorong perencanaan pembangunan yang lebih matang dan berbasis data.

Menurut Bima, Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2045. Namun, target tersebut tidak cukup hanya dituangkan dalam visi dan cita-cita, melainkan harus diterjemahkan menjadi strategi serta langkah konkret yang dapat dijalankan oleh setiap daerah.

Ia menilai kepala daerah memiliki posisi penting dalam mengarahkan pembangunan sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-masing. Karena itu, pemimpin daerah dituntut tidak hanya memiliki visi, tetapi juga mampu menyusun strategi dan mengoordinasikan pelaksanaannya.

"Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting," ujarnya.

Bima juga menyoroti bonus demografi sebagai peluang yang harus dimanfaatkan melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Besarnya jumlah penduduk usia produktif perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penyediaan kesempatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Selain itu, arah pembangunan daerah diminta selaras dengan Asta Cita, terutama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pembangunan juga perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak mengabaikan aspek keberlanjutan.

Dalam konteks tersebut, Bima turut menyinggung meningkatnya minat generasi muda terhadap pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs. Perkembangan ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika menyusun dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan tersebut diharapkan mampu mengantisipasi perubahan pasar kerja sekaligus menangkap peluang ekonomi baru. Dengan begitu, kebijakan pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan daerah menghadapi perkembangan ekonomi pada masa mendatang.

Lebih lanjut, Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada belanja pemerintah atau government spending. Terdapat sejumlah komponen lain yang turut memengaruhi pertumbuhan, seperti investasi, konsumsi, produksi, dan ekspor.

"Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain," jelasnya.

Karena itu, Pemda perlu memahami struktur ekonomi di wilayah masing-masing sebelum menentukan kebijakan pembangunan. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar pemerintah dapat mengidentifikasi sektor unggulan serta mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif.

Bima juga mencontohkan hilirisasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Melalui pengolahan lebih lanjut, produk yang sebelumnya hanya dipasarkan sebagai bahan mentah dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi, sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor dan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Ia menilai pengembangan sektor potensial harus menjadi bagian dari perencanaan ekonomi daerah yang komprehensif. Dengan mengoptimalkan potensi produksi dan memperkuat nilai tambah, pemerintah daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif serta menciptakan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pada akhir paparannya, Bima mengajak para kepala daerah mengevaluasi keseriusan dalam merancang masa depan, ketepatan strategi, dan kualitas perencanaan pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

"Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan," ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui asistensi tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi dan menyusun kebijakan ekonomi berbasis potensi wilayah agar pertumbuhan yang dicapai lebih inklusif dan berkelanjutan.