Survei Deloitte: Infrastruktur Global Beralih ke Sistem Terintegrasi, AI Kian Berperan

JAKARTA — Infrastruktur global tengah memasuki fase perubahan seiring semakin eratnya hubungan antara sistem fisik dan digital. Jaringan energi, transportasi, air, komunikasi, hingga layanan publik tidak lagi dapat dikelola sebagai aset yang berdiri sendiri. Keterhubungan tersebut menuntut pemerintah dan pelaku industri mengubah cara merencanakan, membiayai, membangun, serta menjaga keberlanjutan infrastruktur.

Temuan itu terungkap dalam laporan 2026 Future of Infrastructure Survey yang dirilis Deloitte pada 30 Oktober 2026. Survei terhadap 985 pemimpin infrastruktur dari organisasi pemerintah, swasta, dan nirlaba di 21 negara tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur pintar dan saling terhubung.

Sebanyak 69 persen responden memperkirakan permintaan terhadap infrastruktur pintar dan terintegrasi akan meningkat. Namun, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam koordinasi lintas sektor, pendanaan, regulasi, ketahanan sistem, dan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi.

Laporan tersebut mencakup empat kategori aset infrastruktur, yakni infrastruktur dan jaringan digital; energi, air, dan utilitas lainnya; mobilitas dan transportasi; serta infrastruktur sosial dan hiburan. Investasi diperkirakan terus berkembang pada berbagai kategori tersebut. Meski demikian, Deloitte menilai tantangan utama bukan hanya menyediakan modal, melainkan memastikan berbagai aset dapat dibangun dan dioperasikan sebagai satu ekosistem.

Infrastruktur yang semakin terhubung juga membuat gangguan pada satu bagian berpotensi memengaruhi sistem lainnya. Karena itu, model pengelolaan yang terfragmentasi dinilai semakin sulit menjawab kebutuhan infrastruktur modern.

Kelly Marchese, Infrastructure Practice Leader Deloitte Consulting LLP, mengatakan perubahan tersebut mengharuskan para pemimpin melihat infrastruktur sebagai satu kesatuan yang saling bergantung, bukan sekadar kumpulan aset individual.

“Infrastruktur tidak lagi sekadar sekumpulan aset yang terisolasi. Survei terbaru kami menunjukkan bahwa sistem fisik dan digital telah menyatu, yang mengharuskan para pemimpin untuk berpikir melampaui model tradisional dan mengelola infrastruktur sebagai satu kesatuan yang saling terhubung,” ujar Marchese melalui siaran pers pada hari Jumat (31/10).

Menurut dia, tantangan yang dihadapi saat ini mencakup pendanaan, pembangunan, dan perlindungan sistem yang melintasi batas sektor maupun wilayah. Koordinasi, pendekatan baru terhadap risiko, serta peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan tersebut.

Infrastruktur Bergerak Menuju Sistem yang Saling Terhubung

Salah satu perubahan utama yang disoroti Deloitte adalah pergeseran dari pengelolaan aset secara terpisah menuju pendekatan system of systems. Dalam model ini, infrastruktur fisik dan digital saling bergantung untuk mendukung operasional berbagai layanan.

Kebutuhan terhadap konektivitas dan energi menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Sebanyak 68 persen responden mengidentifikasi kebutuhan konektivitas sebagai salah satu faktor yang mendorong perkembangan infrastruktur, sedangkan 64 persen menyoroti kebutuhan energi.

Di sisi lain, 45 persen responden menyebut ketergantungan antarsistem sebagai tantangan utama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup dilakukan melalui perencanaan masing-masing sektor. Diperlukan koordinasi yang lebih luas agar pengembangan jaringan digital, pasokan energi, transportasi, dan utilitas dapat berjalan selaras.

Ketergantungan tersebut juga membawa risiko gangguan berantai atau cascading failures. Gangguan pada jaringan listrik, misalnya, dapat memengaruhi layanan komunikasi dan operasional transportasi yang bergantung pada pasokan energi. Sebaliknya, gangguan pada sistem digital dapat menghambat pengelolaan fasilitas fisik yang telah menggunakan teknologi otomatisasi.

Deloitte menilai organisasi perlu memperkuat visibilitas dan perencanaan bersama agar risiko yang muncul pada satu sektor tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Pendanaan dan Regulasi Masih Menjadi Hambatan

Meningkatnya kebutuhan investasi belum sepenuhnya diikuti kemampuan organisasi merealisasikan proyek. Survei Deloitte mencatat 31 persen responden menyebut keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

Selain itu, 22 persen responden menyoroti ketidakjelasan rencana implementasi dan imbal hasil investasi atau return on investment (ROI). Persoalan tersebut membuat sejumlah proyek sulit memperoleh kepastian pendanaan, terutama ketika kebutuhan modal besar harus diimbangi dengan risiko dan manfaat jangka panjang.

Deloitte melihat bahwa pendekatan pembiayaan yang seragam tidak selalu sesuai dengan karakter setiap proyek. Infrastruktur digital, energi, transportasi, dan sosial memiliki kebutuhan investasi serta profil risiko yang berbeda.

Karena itu, pendanaan proyek perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing aset. Kombinasi pembiayaan pemerintah dan swasta, penyusunan portofolio proyek yang layak investasi, serta pembagian risiko yang lebih seimbang dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperluas realisasi pembangunan.

Selain pendanaan, hambatan kelembagaan juga memperlambat pelaksanaan proyek. Sebanyak 39 persen responden menyebut kompleksitas kebijakan, regulasi, dan perizinan sebagai kendala utama. Sementara itu, 29 persen menilai proses pengadaan yang rumit menjadi hambatan dalam merealisasikan proyek.

Deloitte juga menyoroti bahwa lebih dari satu dari sepuluh megaproyek di dunia menghadapi penundaan signifikan atau pembatalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan modal saja tidak menjamin proyek dapat berjalan sesuai rencana apabila proses persetujuan, pengadaan, dan koordinasi antarlembaga masih terkendala.

Penyederhanaan proses perizinan dan pengadaan menjadi salah satu langkah yang dinilai dapat mempercepat pelaksanaan proyek. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai dilihat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efisiensi proses kerja.

Survei menunjukkan 36 persen organisasi saat ini memprioritaskan penggunaan AI untuk mengotomatisasi berbagai tugas. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 42 persen dalam tiga tahun mendatang.

Ketahanan Infrastruktur Menghadapi Ancaman Fisik dan Digital

Keterhubungan infrastruktur juga mengubah cara organisasi memandang risiko. Perlindungan tidak lagi cukup dilakukan terhadap masing-masing aset, tetapi perlu mencakup keseluruhan sistem yang saling bergantung.

Survei Deloitte memperlihatkan adanya perbedaan perhatian antara ancaman siber dan risiko bencana alam. Sebanyak 60 persen responden dari kalangan pemerintah menyebut keamanan siber sebagai prioritas investasi utama. Namun, hanya 33 persen yang memprioritaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan perubahan iklim.

Kesenjangan tersebut menjadi perhatian karena 56 persen responden mengidentifikasi cuaca ekstrem sebagai salah satu risiko utama bagi infrastruktur. Banjir, badai, gelombang panas, dan kejadian cuaca ekstrem lainnya dapat mengganggu operasional jaringan energi, transportasi, komunikasi, maupun fasilitas publik.

Dalam sistem yang saling terhubung, dampak gangguan fisik dapat meluas ke layanan digital dan sebaliknya. Oleh sebab itu, strategi ketahanan perlu mempertimbangkan hubungan antara risiko fisik dan digital, termasuk kemungkinan terjadinya gangguan berantai.

Deloitte menilai organisasi perlu mengembangkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengidentifikasi ancaman, menyiapkan respons, dan menjaga keberlangsungan layanan infrastruktur.

AI Semakin Masuk ke Operasional Infrastruktur

Kecerdasan buatan juga menjadi salah satu teknologi yang diperkirakan semakin berpengaruh terhadap pengelolaan infrastruktur. Penggunaannya mulai berkembang dari aplikasi yang berdiri sendiri menjadi bagian dari proses operasional, pemeliharaan, dan pengambilan keputusan.

Dalam survei tersebut, 61 persen responden menyebut pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance sebagai penerapan AI yang paling banyak digunakan saat ini. Teknologi ini memungkinkan organisasi menganalisis data operasional untuk memperkirakan potensi kerusakan peralatan sebelum gangguan terjadi.

Dengan pendekatan tersebut, pemeliharaan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan aset, bukan semata-mata mengikuti jadwal rutin. Hal ini berpotensi membantu mengurangi waktu henti operasional dan meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur.

Pemanfaatan AI diperkirakan meluas dalam beberapa tahun mendatang. Sebanyak 44 persen pemimpin berencana menggunakan teknologi tersebut untuk memprediksi kebutuhan energi, sedangkan 40 persen berencana menerapkannya dalam pengelolaan logistik rantai pasok.

Meski demikian, penerapan teknologi tersebut masih menghadapi kendala sumber daya manusia. Sebanyak 34 persen responden mengidentifikasi keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi, khususnya AI dan keamanan siber, sebagai salah satu hambatan utama.

Deloitte menilai pemanfaatan AI membutuhkan fondasi yang memadai, mulai dari kualitas dan tata kelola data hingga pengembangan kompetensi tenaga kerja. Tanpa dukungan tersebut, organisasi berisiko tidak dapat mengoptimalkan teknologi dalam seluruh siklus pengelolaan infrastruktur.

Perubahan Model Pengelolaan Menjadi Kebutuhan

Temuan survei Deloitte memperlihatkan bahwa tantangan infrastruktur global tidak lagi terbatas pada kebutuhan membangun lebih banyak jalan, jaringan energi, fasilitas publik, atau pusat data. Keterhubungan antaraset membuat koordinasi, pengelolaan risiko, dan kesiapan teknologi menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.

Pemerintah dan pelaku industri perlu menyesuaikan model operasional agar mampu mengelola infrastruktur lintas sektor dan wilayah. Pendanaan yang sesuai dengan karakter proyek, penyederhanaan regulasi, penguatan ketahanan, serta pengembangan keterampilan digital menjadi sejumlah aspek yang perlu berjalan beriringan.

Survei ini dilakukan terhadap 985 pemimpin infrastruktur dari organisasi pemerintah, swasta, dan nirlaba di 21 negara. Responden berasal dari empat kategori utama aset infrastruktur dan diminta memberikan pandangan mengenai prioritas saat ini, perubahan yang diperkirakan terjadi dalam tiga tahun ke depan, tantangan implementasi, pendanaan, ketahanan, serta pemanfaatan AI dan teknologi baru.

Hasilnya dianalisis berdasarkan cakupan global, kawasan, jenis organisasi, dan kategori aset infrastruktur. Deloitte menggunakan temuan tersebut untuk menggambarkan perubahan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para pemimpin dalam mengelola infrastruktur di tengah meningkatnya ketergantungan antara sistem fisik dan digital.