Perundingan Biodiversitas PBB Memanas Empat Negara Dituding Menghambat Kajian Ilmiah

Jumat, 30 Okt 2026, 05:00 WIB

Yerevan - Ketegangan politik meningkat pada hari-hari terakhir perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai keanekaragaman hayati. Sejumlah kecil negara dituding berupaya melemahkan landasan ilmiah yang mendasari kebijakan global terkait perlindungan alam.

Perselisihan yang semakin meruncing mengenai peran ilmu pengetahuan itu mengkhawatirkan para negosiator berpengalaman. Situasi tersebut juga menyusul upaya sejumlah negara yang bergantung pada bahan bakar fosil untuk menunda penerbitan laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), otoritas global di bidang perubahan iklim.

Ket. Foto: Perselisihan mengenai ilmu pengetahuan memicu kekhawatiran dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang keanekaragaman hayati di Armenia. — Sumber: AFP

"Hal yang sama terjadi di sini seperti yang berlangsung di IPCC," kata seorang delegasi pemerintah Prancis dalam Konferensi Para Pihak ke-17 (COP17) di Yerevan, Armenia. Delegasi tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena pembahasan masih berlangsung.

Delegasi itu mengatakan empat negara, yakni Arab Saudi, Russia, Argentina, dan Brasil, menghambat kemajuan perundingan.

Penolakan tersebut ditujukan terhadap dua kajian ilmiah yang disusun oleh Panel Antarpemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES) yang didukung PBB. Kajian itu membahas keterkaitan antara krisis alam dan krisis iklim, serta faktor-faktor ekonomi yang mendorong kedua krisis tersebut.

Hampir 200 negara dijadwalkan menyepakati cara menggunakan temuan penting tersebut sebagai panduan dalam upaya melindungi alam. Namun, beberapa negara "tidak ingin mengakuinya", kata delegasi Prancis itu.

Seorang negosiator dari negara maju lainnya mengatakan kepada AFP bahwa keempat negara tersebut juga memimpin upaya penolakan itu.

"Ada aliansi yang jelas antara Rusia, Arab Saudi, Argentina, dan, hingga taraf tertentu, Brasil. Mereka bekerja sama untuk mencoba melemahkan laporan IPBES, tidak menyambutnya, atau menjadikannya alat tawar-menawar dalam agenda perundingan lainnya," kata negosiator tersebut dengan syarat identitasnya dirahasiakan.

Menetapkan Preseden

Sebagian besar perselisihan berpusat pada beberapa paragraf dalam rancangan kesepakatan, khususnya mengenai apakah negara-negara harus "menyambut baik" atau sekadar "mencatat" temuan IPBES.

Dalam bahasa perundingan PBB, pilihan frasa kedua dinilai jauh lebih lemah, mengingat setiap kata dalam dokumen negosiasi diperiksa secara cermat.

Delegasi Prancis menyebut rancangan kesepakatan saat ini sebagai "teks tanpa ambisi".

"Jika kita tidak lagi memiliki landasan ilmiah sebagai pijakan, semua hal yang kita bahas di sini hanyalah persoalan pendapat," kata delegasi tersebut.

Para akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang menghadiri COP17 telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kondisi perundingan.

Saat ditemui AFP di Yerevan, Ketua IPBES David Obura menolak berkomentar karena pembicaraan masih berlangsung.

Meskipun pertemuan puncak tersebut dijadwalkan berakhir pada Jumat, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, termasuk mengenai landasan ilmiah, masih menjadi ganjalan.

Perselisihan itu mencerminkan pola yang semakin sering muncul dalam perundingan global yang mengandalkan konsensus. Negara-negara penghasil minyak dituding menghambat upaya mengatasi penggunaan bahan bakar fosil, sampah plastik, dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya.

Ilmu pengetahuan mengenai iklim telah lama menjadi sumber perselisihan. Saat ini, perundingan di IPCC mengalami kebuntuan karena sejumlah negara, termasuk Arab Saudi dan India, mendorong penundaan penerbitan rangkaian laporan acuan berikutnya mengenai pemanasan global.

Dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun lalu, ringkasan penting dari Global Environment Outlook, laporan ilmiah unggulan PBB, gagal disepakati setelah negara-negara berselisih mengenai bahan bakar fosil.

"Kita hampir selalu melihat laporan IPCC dipolitisasi," kata negosiator dari negara maju tersebut.

"Namun, di bidang keanekaragaman hayati, persoalan ini jauh lebih jarang menimbulkan perdebatan sengit hingga beberapa tahun terakhir, terutama pada COP kali ini."

"Perundingan tidak pernah mudah, begitu pula pengambilan keputusan. Selalu ada perdebatan kecil mengenai pilihan kata, tetapi situasinya kini jauh lebih buruk."

Bethan Laughlin, pakar kebijakan senior di Zoological Society of London yang mengamati langsung perundingan COP17, mengatakan tren tersebut mengkhawatirkan.

"Intinya bukan hanya teks ini, meskipun teks tersebut sangat penting. Persoalan utamanya adalah preseden yang ditetapkannya," kata Laughlin kepada AFP di Yerevan.

  • keanekaragaman hayati

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: AFP

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.