Kulon Progo Mencoba Komunikasi Terintegrasi Berbasis Digital

KULON PROGO – Sistem komunikasi saat ini bergeser dari pola satu arah menuju komunikasi terintegrasi yang adaptif dalam dua arah. “Komunikasi juga berbasis digital," kata Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo Bambang Sutrisno di Kulon Progo, Kamis.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen menghadirkan layanan informasi pemerintah yang adaptif dan responsif untuk memperkuat keterbukaan informasi publik serta mengoptimalkan layanan komunikasi terpadu berbasis digital.

Dia menekankan penguatan kehumasan di setiap instansi penting dilakukan untuk menjawab tantangan arus disinformasi dan meningkatnya ekspektasi publik.

"Kehumasan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Dinas Kominfo sebagai koordinator," kata Bambang dalam rapat koordinasi Kehumasan yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kulon Progo.

Rakor diikuti 46 OPD untuk memperkuat peran kehumasan, menyamakan persepsi mengenai keterbukaan informasi, serta menyelaraskan publikasi terpadu di era digital. "Pengelolaan komunikasi pemerintah saat ini bergeser dari pola satu arah berbasis belanja publikasi menuju tata kelola komunikasi terintegrasi yang adaptif dan dua arah," katanya.

Bambang memaparkan tiga fungsi utama kehumasan OPD, yakni pengelolaan PPID Pelaksana dan pengarsipan dokumentasi, penyebarluasan kebijakan secara terukur dengan satu narasi. "Fungsi lainnya adalah penanganan aspirasi dan keluhan masyarakat yang cepat, akurat, empatik, dan solutif," katanya.

Berdasarkan data SP4N-LAPOR! Triwulan III (Juli-September 2026), Pemkab Kulon Progo menerima 87 aduan masyarakat dengan tingkat penyelesaian mencapai 95,4 persen (83 aduan selesai). Mayoritas keluhan didominasi oleh isu infrastruktur jalan dan layanan Dinas PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman