Kebijakan Keuangan Bakal Berubah, Airlangga Ungkap Fokus pada Kesejahteraan Finansial, Seperti Apa Wujudnya?

BADUNG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mengarahkan kebijakan keuangan nasional tidak lagi sebatas memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan finansial melalui penguatan ketahanan dan keamanan keuangan.

Airlangga dalam acara International Fora for Kredit Program Pemerintah di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menyatakan, kebijakan tersebut penting dan mendesak mengingat tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 63 persen.

Mestinya, menurut Airlangga, tingginya inklusi keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat mampu memahami dan mengelola keuangan secara sehat.

“Bapak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan melalui financial wellness, financial resilience dan financial security,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, perubahan orientasi kebijakan tersebut menjadi salah satu tujuan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang baru diluncurkan Presiden.

Melalui pendekatan itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara sehat, menghadapi tekanan ekonomi, serta menjaga keamanan kondisi finansial.

Airlangga menilai, penguatan kesejahteraan keuangan juga perlu berjalan seiring dengan perluasan pembiayaan produktif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya memastikan pembiayaan memberikan dampak nyata terhadap kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

“Setiap rupiah pembiayaan, termasuk kredit program, harus kita arahkan seproduktif mungkin,” ujarnya.

Airlangga menyebutkan, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.539,2 triliun dengan pertumbuhan 2,7 persen. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat kualitas penyaluran kredit dengan meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor produksi. Dalam paparannya, porsi kredit sektor produksi telah mencapai 68 persen, melampaui target sebesar 65 persen.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga mendorong peningkatan kelas UMKM dan integrasi data agar penyaluran kredit semakin tepat sasaran.

Airlangga berharap penguatan ekosistem kredit dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.