Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut hingga 2028, Infrastruktur dan UMKM Jadi Prioritas

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastruktur dan fasilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak. Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana dengan target penyelesaian bertahap hingga 2028.

Perkembangan pemulihan tersebut dibahas dalam rapat dan konferensi pers mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas infrastruktur serta UMKM pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto.

“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” jelas Tito.

Berdasarkan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, penanganan pascabencana Sumatera dilaksanakan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. Pemerintah terus mengupayakan pemulihan berbagai fasilitas yang rusak agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dan risiko bencana lanjutan bisa ditekan.

Kementerian PU memegang peran penting dalam memperbaiki berbagai infrastruktur yang terdampak, mulai dari ruas jalan, sungai, jembatan, hingga fasilitas pendidikan. Penanganan sungai menjadi salah satu perhatian karena sejumlah aliran mengalami sedimentasi yang dapat menghambat kapasitas aliran air.

“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” terangnya.

Tito mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana menghadapi tantangan karena dampak kerusakan yang luas dan potensi terjadinya bencana susulan. Banjir yang kembali terjadi dapat merusak infrastruktur yang sebelumnya sudah diperbaiki sehingga proses penanganan membutuhkan upaya berkelanjutan.

Meski menghadapi berbagai kendala, pemerintah memastikan pekerjaan pemulihan tetap dilanjutkan demi melindungi masyarakat di wilayah terdampak. Penanganan tidak hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan, tetapi juga pada upaya menjaga keselamatan warga dan mengurangi risiko dampak bencana berikutnya.

“Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” jelasnya.

Sekjen Kementerian PU Apri Artoto memaparkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang telah dikerjakan sepanjang 2026. Penanganan tersebut mencakup sektor irigasi, sungai, jembatan nasional, jalan nasional, serta fasilitas kesehatan dan tempat peribadatan.

Kementerian PU berupaya memastikan proses pemulihan berjalan dengan memperhatikan kecepatan pengerjaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Selain memperbaiki kerusakan yang ada, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga diarahkan agar hasilnya tepat sasaran serta dapat mendukung keberlanjutan aktivitas warga.

“Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Perbaikan infrastruktur menjadi bagian penting dalam memulihkan konektivitas dan pelayanan publik di daerah terdampak bencana. Jalan dan jembatan yang kembali berfungsi dapat membantu mobilitas warga, sementara pemulihan irigasi dan sungai mendukung kegiatan pertanian serta mengurangi risiko gangguan akibat aliran air.

Selain infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap pelaku UMKM di tiga provinsi terdampak. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, kementeriannya menjalankan empat langkah utama untuk membantu usaha masyarakat kembali beroperasi.

Program tersebut meliputi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta penyediaan layanan Klinik UMKM Bangkit. Pelaksanaan berbagai program tersebut telah berlangsung secara bertahap di daerah terdampak.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memulihkan kegiatan produksi dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah bencana. Bantuan peralatan dan pemberdayaan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan UMKM agar dapat bertahan dan berkembang selama proses pemulihan berlangsung.

Melalui koordinasi Satgas PRR, Kementerian PU, dan Kementerian UMKM, pemerintah berupaya menjalankan pemulihan secara menyeluruh, baik pada infrastruktur maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung hingga 2028 diharapkan dapat mendukung pemulihan wilayah terdampak serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.