Alasan Mengejutkan di Balik Perpres 107/2026, Pertamina Sering Ditikung Negara Lain Saat Impor Minyak

JAKARTA - Pemerintah resmi mengubah total mekanisme impor energi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, impor minyak mentah (crude), BBM, dan LPG kini tidak lagi melalui tender antar badan usaha (B2B), melainkan langsung antar pemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B).

Aturan baru ini disebut sebagai babak baru pengadaan energi nasional untuk memperkuat kepastian pasokan di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perubahan ini lahir dari pengalaman pahit Pertamina. Selama ini proses tender B2B memakan waktu lama dan Pertamina kerap ditikung.

"Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil," ujar Bahlil dalam konferensi pers usai rapat dengan Menteri Perindustrian, SKK Migas, dan Pertamina, Senin (26/10/2026).

Bahlil membeberkan, dalam banyak kasus Pertamina sudah menang tender dengan harga murah, namun pasokan justru dialihkan negara pemasok ke pembeli lain yang berani bayar lebih mahal.

"Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka, kemudian setelah itu kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian," katanya.

Dalam skema baru, pengadaan akan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah atas hasil negosiasi G2G. Nantinya Pertamina membeli dari BLU tersebut. Dengan begitu, rantai pengadaan tidak lagi melibatkan perusahaan perantara lain.

"Jadi negara ke negara aja udah," tegas Bahlil.

Meski demikian, Perpres tetap membuka celah Pertamina impor langsung dalam kondisi darurat, seperti cadangan nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber, dengan tetap berkoordinasi dengan BLU.

Langkah ini krusial karena 80 persen LPG masih impor dari Amerika Serikat, crude masih impor meski tak lagi dari Timur Tengah, dan Indonesia masih impor bensin RON 90 (Pertalite) serta sebagian RON 92, 95, dan 98. Indonesia sudah tidak impor solar.

"Dengan perpres ini, saya dengan Dirut Pertamina, Pak Simon, dan Dirut Patra Niaga, Pak Ega, akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan," tutur Bahlil.

Sebagai tindak lanjut, Bahlil dijadwalkan terbang ke sejumlah negara termasuk India dan China untuk mengunci kontrak pasokan jangka panjang demi menjamin BBM dan LPG bagi masyarakat tetap aman.