Bima Arya Soroti Kualitas Pemimpin Daerah untuk Maksimalkan Otonomi

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus diiringi penguatan kapasitas kepemimpinan agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat dijalankan secara efektif. Menurutnya, desentralisasi tidak cukup hanya melalui pembagian kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Peluncuran dan Diskusi Buku Keruntuhan Demokrasi Konstitusional di Indonesia di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (24/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia membahas dinamika kepemimpinan politik di Indonesia dan kaitannya dengan kebutuhan memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.

Bima menjelaskan, pemikirannya mengenai kepemimpinan politik turut dipengaruhi pengalaman akademiknya ketika menempuh studi di Monash University, Australia. Saat itu, ia berinteraksi dengan Herb Feith, seorang akademisi yang pemikirannya menjadi salah satu rujukan dalam kajian politik Indonesia.

Pemikiran Feith kemudian menjadi bagian dari landasan analisis Bima ketika menjalani pendidikan doktoral. Melalui kerangka tersebut, ia mempelajari perubahan karakter elite politik, khususnya pergeseran pola kepemimpinan di dalam partai politik.

Bima melihat adanya perubahan dari dominasi tokoh yang mengandalkan mobilisasi massa menuju pemimpin yang memiliki kemampuan administratif dan manajerial. Menurutnya, kedua karakter tersebut tetap dibutuhkan partai politik untuk membangun dukungan sekaligus memastikan organisasi mampu beradaptasi dengan sistem pemerintahan.

"Sebetulnya dulu Herb juga tidak terlalu membuat demarkasi tegas bahwa yang namanya solidarity maker itu tetap begitu, yang namanya administrator tetap begitu. Mereka kadang-kadang bisa ada irisannya," ungkapnya.

Ia menilai, kemampuan membangun solidaritas dan mengelola organisasi tidak harus menjadi dua hal yang terpisah. Seorang pemimpin dapat mengembangkan kemampuan mobilisasi massa sekaligus memperkuat kapasitas administratif sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan yang dihadapi.

"Punya kemampuan administratif, manajerial yang andal, dan beradaptasi dengan berbagai macam tuntutan. Hampir semua pemimpin-pemimpin partai seperti itu," tambahnya.

Bima menekankan bahwa dinamika kepemimpinan politik tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kualitas kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan kewenangan secara optimal.

Menurutnya, desentralisasi harus disertai pembinaan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan kepala daerah dan jajaran birokrasi. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi dapat menghasilkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Ia juga menilai, besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Kemampuan pemimpin dalam menyusun kebijakan, mengelola organisasi, mengambil keputusan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat turut menentukan hasil pelaksanaan otonomi daerah.

Bima menegaskan, peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah tidak cukup mengandalkan bimbingan teknis, pelatihan, maupun pendampingan bagi pejabat pemerintahan. Pengembangan tersebut perlu dirancang secara menyeluruh agar mampu menjawab persoalan kepemimpinan dari tahap pembentukan hingga pelaksanaan tugas pemerintahan.

Upaya itu, lanjutnya, perlu mencakup proses kaderisasi di partai politik serta pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan. Kaderisasi yang baik diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu memperoleh dukungan politik, tetapi juga memiliki kecakapan mengelola pemerintahan.

Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan desentralisasi berjalan sesuai tujuannya. Pemerintah daerah membutuhkan pemimpin yang mampu memadukan kemampuan membangun dukungan, mengelola birokrasi, dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.