Hasil Diplomasi Indonesia Harus Sampai di Meja Makan Rakyat

Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan terus didorong untuk mencapai tujuan utamanya yaitu ketahanan nasional yang dampaknya langsung dirasakan rakyat.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, memperjuangkan kepentingan nasional, serta membangun kerja sama internasional.

Peran utama dari kementerian ini meliputi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional demi memastikan batas wilayah, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, serta mengawal isu strategis nasional.

Politik luar negeri bebas aktif menjadikan prinsip bebas aktif sebagai jangkar diplomasi yang tidak terikat dalam satu aliansi militer tunggal serta berorientasi pada kepentingan nasional dan kemanfaatan masyarakat.

Kementerian Luar Negeri juga berperan sebagai pilar multilateralisme dengan berperan aktif di kancah global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerja sama kawasan Asean, serta memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.

Kementerian ini pun turut mendorong peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, serta merespons isu-isu strategis abad ke-21 seperti transisi hijau dan tata kelola global.

Sejak 1 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri Indonesia dipimpin oleh Arrmanatha Christiawan Nasir.

Untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai arah dan prioritas diplomasi yang akan dilaksanakan Kementerian Luar Negeri Indonesia di masa yang akan datang, wartawan Koran Jakarta, Frederikus W Sabini, merangkum pemaparan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam berbagai kesempatan.

Berikut petikan wawancaranya.

Apa saja tujuan utama dari diplomasi Indonesia yang akan dorong di bawah kepemimpinan Anda?

Diplomasi Indonesia akan terus didorong untuk mencapai tujuan utamanya yaitu ketahanan nasional yang dampaknya langsung dirasakan rakyat. Ukurannya sederhana saja yaitu diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat.

Kementerian Luar Negeri Indonesia akan mengedepankan diplomasi yang berpijak pada kepentingan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pendekatan ini menjadi landasan utama politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.

Dalam konteks ini, prioritas utama adalah ekonomi dan diplomasi Indonesia ditujukan untuk mendukung ketahanan nasional. Dalam berdiplomasi, suatu negara harus kuat terlebih dahulu secara domestik sebelum dapat mengambil peran dan berkontribusi bagi kemajuan dunia.

Dengan demikian diplomasi Indonesia dipastikan akan terus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan nasional dengan memajukan agenda strategis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta prioritas pembangunan nasional.

Siapapun yang menjabat sebagai menlu, tetap harus merujuk kepada kebijakan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, terutama mengenai politik bebas aktif. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan, pertama, memperjuangkan kepentingan nasional salah satunya di Asta Cita.

Prinsip diplomasi Indonesia sendiri tidak berubah sejak 1945 dan akan terus dipertahankan. Konsistensi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga kepercayaan dunia internasional. Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak, kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. UUD 1945 memberi arah sangat jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Diplomasi berprinsip tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak terikat pada aliansi maupun blok tertentu, tetapi tetap berupaya membangun hubungan baik dengan semua negara.

Meski mengedepankan perdamaian dan kerja sama, Indonesia akan tetap bersikap tegas apabila kepentingan NKRI terganggu.

Selain itu diplomasi juga harus mendukung ketahanan nasional dan agenda pembangunan pemerintah. Karena itu, kerja sama luar negeri diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan, investasi, kesehatan, hingga kedaulatan maritim.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan meningkatkan kerja sama bilateral dan mendorong berbagai kesepakatan internasional agar menghasilkan manfaat konkret.

Selain kepentingan ekonomi, perlindungan WNI di luar negeri juga menjadi prioritas. Hingga saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyelesaikan sekitar 124.000 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri sejak 2024 hingga September 2026.

Paspor Indonesia harus berarti satu hal: di mana pun Anda berada, negara ada di belakang Anda. Ke depan, perlindungan WNI tetap menjadi salah satu prioritas utama, dengan respons krisis yang lebih sigap dan layanan digital yang lebih terintegrasi.

Bagaimana dengan tindak lanjut dari kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara sahabat selanjutnya?

Indonesia akan terus mendorong selesainya perundingan kerja sama internasional.  Kami akan tingkatkan dan intensifkan kerja sama bilateral untuk hasil nyata mendukung prioritas pembangunan

Dengan banyaknya capaian kemitraan tersebut, Kemenlu akan memastikan kerangka kerja sama yang ada dan tengah disusun dapat diterjemahkan menjadi aksi konkret yang bermanfaat bagi Indonesia maupun mitra.

Indonesia akan terus mengutamakan diplomasi berprinsip demi menjaga kepercayaan mitra-mitra dunia kepada Indonesia di tengah gejolak dinamika global. Di dunia yang semakin tidak menentu seperti saat ini, prinsip ini jadi semakin penting. Ketika banyak hal yang berubah dengan cepat, dunia mencari mitra yang tidak berubah-ubah. Di dunia yang serba tidak pasti, Indonesia harus menjadi kepastian.

Bagaimana dengan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia di masa yang akan datang?

Saya akan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang dipegang Indonesia. Tidak hanya itu, saya juga menyatakan bahwa peran Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas baik di kawasan maupun di tingkat global.

Untuk mewujudkan itu, Indonesia pada Sidang Umum PBB pada tahun ini telah menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.

Pencalonan ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan, peace and security, dan juga memajukan multilateralisme.

Sejumlah kebijakan itu akan menjadi prioritas yang akan diteruskannya dalam masa kepemimpinan saya di Kementerian Luar Negeri.

Bagaimana dengan komitmen Kementerian Luar Negeri untuk terus menjalankan politik luar negeri (polugri)?

Kemenlu akan berkomitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri (polugri) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Luar Negeri sendiri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Suatu negara yang memiliki polugri yang stabil adalah negara yang baik, dan itu adalah Indonesia.

Oleh karena itu Indonesia akan terus berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan dunia yang lebih aman dan stabil, termasuk melalui pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029-2030.

Pencalonan tersebut sekaligus menunjukkan kepercayaan Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme. Selain itu Indonesia juga akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong reformasi sistem multilateral.

Ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong reformasi sistem multilateral.

Indonesia akan tetap dan terus berkontribusi terhadap perdamaian dunia dan multilateralisme, antara lain melalui pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta memperjuangkan reformasi PBB agar lebih efektif dan representatif.

Indonesia juga harus dapat menjaga kepercayaan dengan negara-negara sahabatnya, karena negara yang konsisten dan dapat dipercaya akan menjadi andalan bagi komunitas global.

Dengan demikian, Indonesia akan selalu berpegang teguh pada prinsip polugri bebas aktif dan memastikan diplomasi nasional berpancang pada kepentingan nasional yang memberi manfaat bagi rakyat.

Indonesia yang kuat dan tangguh, dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perdamaian dan kesejahteraan di luar batas wilayahnya. Indonesia yang tangguh akan turut mewujudkan dunia yang lebih tangguh. Dunia yang tangguh, pada gilirannya, akan menjadikan Indonesia semakin kuat.

Semangat inilah yang kami bawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami hadir bukan sekadar untuk berpartisipasi, melainkan untuk membawa gagasan, mengerahkan sumber daya manusia dan menawarkan solusi.

Indonesia juga tidak akan mengikatkan diri pada aliansi atau blok persekutuan manapun. Indonesia memilih prinsip dan dengan cara itulah, Indonesia akan terus membangun reputasinya sebagai pembangun jembatan (bridge builder) dan pencipta perdamaian (peace maker) bagi masyarakat dunia.

Kunjungan Sekjen PBB, Antonio Guterres, ke Indonesia baru-baru ini adalah bentuk penghormatan sang Sekjen PBB kepada Indonesia serta perannya di tingkat global.

Sekjen Guterres mengaku kunjungan ini dilakukannya sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat Indonesia terhadap kerja sama multilateral yang senantiasa ditunjukkan selama dia menjabat sebagai Sekjen PBB.

Kunjungan tersebut juga merupakan bentuk pengakuan atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta peran aktif Indonesia di tingkat internasional.

Tanggapan Anda mengenai terpilihnya BPK jadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) dan pencalonan menkes jadi Dirjen WHO?

Keterpilihan BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk pertama kalinya merupakan capaian diplomasi Indonesia. Capaian ini akan membuka pintu Indonesia untuk membentuk tata kelola PBB dari dalam. Ini adalah kontribusi Indonesia bagi credibility of the multilateral system.

Sementara itu pencalonan menteri kesehatan kita sebagai Direktur Jenderal WHO adalah demi menciptakan arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang dan merupakan bagian dari upaya Indonesia mendorong tata kelola global yang lebih baik.

Sebagai pembentuk jembatan, penjaga perdamaian, dan penghubung berbagai pihak, peran-peran ini bukan sekadar gelar. Semuanya merupakan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan mewujudkan sistem multilateral yang lebih kuat dan efektif.

Saat ini sistem multilateral sendiri belum terlalu berpihak pada negara-negara berkembang. Karena itu, Indonesia terus mendorong penguatan sistem multilateralisme melalui langkah reformasi. Dalam hal tersebut, Indonesia tidak akan hanya menyuarakan aspirasi atau mengetuk pintu dari luar, tetapi juga akan berupaya memperbaiki dari dalam. Indonesia yang kuat di dalam, dipercaya di kawasan, dan didengar di dunia.

Sedangkan pencalonan Menkes Budi untuk memimpin WHO merupakan penegasan bahwa Indonesia hendak berperan lewat tindakan nyata bagi perbaikan tata kelola kesehatan dunia. Pada akhirnya, Indonesia akan terus mendorong PBB dan lembaga multilateral lainnya, seperti WHO, agar semakin efektif, efisien, dan representatif sesuai aspirasi masyarakat global, terlebih, dengan sistem multilateral dan hukum internasional yang menjadi keniscayaan dunia saat ini, hukum dan kesepakatan internasional harus berlaku bagi semua pihak, bukan hanya menguntungkan segelintir negara saja.

Menurut penilaian Anda, seberapa penting posisi Indonesia saat ini dalam dinamika politik internasional?

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang besar di dunia, mampu menjadi jembatan bagi berbagai negara di tengah semakin lebarnya fragmentasi global.

Kemampuan Indonesia untuk berbicara dengan semua pihak adalah aset diplomasi kita.

Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam berbagai organisasi internasional yang diikuti seperti G20, BRICS, MIKTA, OKI, dan D8.

Komitmen kami untuk terus menjadikan nilai-nilai Dasasila Bandung yang disepakati melalui Konferensi Asia Afrika 1955 sebagai dasar bagi Indonesia agar terus membela negara berkembang.

Dalam Semangat Bandung, aset itu akan terus kami manfaatkan untuk mendorong perdamaian.

Lalu bagaimana harapan Anda atas peran Asean sebagai organisasi regional?

Indonesia akan terus mendorong Asean agar menjadi semakin efektif, lebih adaptif, dan tetap relevan serta berdampak bagi kawasan saat organisasi tersebut menyongsong usia ke-60 tahunnya.

Selama hampir enam dasawarsa, Asean telah menjadi jangkar politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan, dan hal ini tidak akan berubah.

Indonesia juga memiliki kepentingan besar dalam mewujudkan kawasan Asia tenggara yang stabil, damai, dan dapat diprediksi supaya semua negara di dalamnya, termasuk Indonesia sendiri, punya ruang untuk bertumbuh.

Saya menilai Asean harus diperkuat agar dapat mewujudkan hasil strategis yang nyata untuk menjaga perdamaian, memperkuat kepercayaan, dan membawa manfaat bagi rakyat di kawasan. Asean juga harus berkontribusi memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik, sehingga memastikan keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan untuk semua.

Untuk itu, Indonesia akan mendorong Forum Regional Asean (ARF) agar semakin inklusif dan dapat meningkatkan sikap saling percaya antara anggotanya.

Indonesia juga akan mendorong berbagai platform kerja sama kawasan, seperti Asean Plus Three, East Asia Summit, serta kemitraan dengan berbagai mitra wicara, sebagai penggerak utama kerja sama Asean.

Dengan menyoroti adanya peluang wakil Indonesia menjadi Sekretaris Jenderal Asean pada 2028, Indonesia akan memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Kesempatan itu akan kita manfaatkan untuk ikut membentuk arah dan memperkuat kerja sama Asean ke depannya.

Bagaimana dengan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan multilateralisme?

Bagi Indonesia multilateralisme bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Ketika dunia justru paling membutuhkan kerja sama, ruang untuk dialog multilateral semakin menyempit.

Bagi Indonesia, multilateralisme bukan sekadar tentang memiliki tempat di meja perundingan. Multilateralisme adalah tentang kontribusi yang dapat kita bawa ke meja tersebut. Dan kami tidak akan memperlambat langkah.

Oleh sebab itu, saya menyerukan pentingnya reformasi di dalam tubuh PBB agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Reformasi bukan lagi sekadar sesuatu yang diharapkan. Reformasi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia telah menyuarakan hal ini sejak lama.

Prinsip-prinsip Piagam PBB harus tetap menjadi landasan utama hubungan internasional. Namun, lembaga-lembaga yang dibangun berdasarkan prinsip tersebut perlu beradaptasi dengan perubahan zaman agar mampu memberikan hasil nyata bagi negara-negara anggotanya.

Reformasi bukanlah upaya untuk menciptakan kembali sesuatu yang sudah ada, dan bukan pula perubahan demi perubahan itu sendiri. Reformasi bertujuan mewujudkan PBB yang mampu memberikan hasil nyata, melayani, dan memahami tujuan keberadaannya.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong penguatan suara negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Global South, dalam proses pengambilan keputusan dunia.

Saya menilai reformasi PBB perlu mencakup cara perserikatan bekerja, menjalankan operasional, alokasi sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan negara anggotanya.

Reformasi sendiri bukanlah kemewahan. Reformasi merupakan harga yang harus dibayar agar PBB tetap relevan.