Prabowo Soroti Ketimpangan: Ekonomi RI Besar, Manfaatnya Belum Merata

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti belum meratanya manfaat kekayaan ekonomi Indonesia kepada masyarakat, meskipun Indonesia menempati peringkat ketujuh ekonomi terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP), merujuk pada data Dana Moneter Internasional (IMF).

Presiden Prabowo mengatakan posisi Indonesia dalam peringkat ekonomi global tersebut seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kepercayaan diri nasional. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan kekayaan negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

"Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP, Purchasing Power Parity. Berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara, Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia. Kita adalah ekonomi terbesar yang ketujuh di dunia. Kita kuat," kata Prabowo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional TPAKD di Jakarta, Kamis (21/10).

Peringkat tersebut merujuk pada ukuran produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan perbedaan tingkat harga antarnegara. Berdasarkan proyeksi IMF untuk 2026 dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2026, nilai ekonomi Indonesia berdasarkan PPP diperkirakan mencapai sekitar 5,48 triliun dolar internasional.

Meski demikian, Prabowo menegaskan besarnya ukuran ekonomi nasional belum otomatis menjamin kesejahteraan dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk.

"Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita," ujarnya.

Ia menilai manfaat ekonomi selama ini masih terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu melakukan koreksi terhadap arah kebijakan ekonomi agar pengelolaan kekayaan nasional lebih sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Selama ini, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya.

Presiden Prabowo bahkan menyebut manfaat ekonomi selama ini dinikmati oleh kurang dari satu persen kelompok masyarakat di lapisan atas. Sementara itu, menurut dia, masih terdapat puluhan juta penduduk yang membutuhkan peningkatan taraf hidup.

Ia menegaskan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut dengan mengembalikan arah kebijakan ekonomi pada prinsip-prinsip konstitusi. Namun, Prabowo mengakui perubahan dalam pengelolaan ekonomi nasional membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan.