Bupati: Kemenhub Beri Suntikan Dana Rp10 Miliar untuk Operasional Trans Banyumas

Kamis, 22 Okt 2026, 11:54 WIB

PURWOKERTO – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengatakan Kementerian Perhubungan memberikan suntikan bantuan sebesar Rp10 miliar untuk mendukung operasional layanan transportasi umum Trans Banyumas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

"Alhamdulillah, kemarin kami mendapatkan tambahan bantuan dari Kementerian Perhubungan Darat untuk Trans Banyumas," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (22/10).

Ket. Foto: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memberi keterangan pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2026), terkait bantuan anggaran dari Kementerian Perhubungan untuk mendukung operasional Trans Banyumas. — Sumber: ANTARA

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp14,7 miliar untuk mendukung operasional Trans Banyumas, di luar anggaran program Universal Health Coverage(UHC).

Dengan adanya tambahan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar, kata dia, anggaran APBD yang diperlukan untuk mendukung operasional Trans Banyumas menjadi Rp4,7 miliar.

Ia menegaskan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas tersebut tidak mengambil alokasi dana program UHC yang disiapkan pemerintah daerah untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

"Trans Banyumas itu tidak mengambil dari UHC. APBD sudah disiapkan Rp14,7 miliar di luar UHC, kemudian mendapatkan suntikan Rp10 miliar," katanya menegaskan.

Sementara itu, kata dia, anggaran sebesar Rp10 miliar yang tidak lagi diperlukan untuk mendukung operasional Trans Banyumas masih dibahas pemerintah daerah untuk dialokasikan bagi kebutuhan lain yang mendesak.

"Sepuluh miliar itu sedang dibahas untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak," kata Sadewo.

Trans Banyumas merupakan layanan angkutan umum berbasis buy the service (BTS) yang melayani mobilitas masyarakat di kawasan Purwokerto dan sekitarnya.

Sebelumnya, operasional layanan tersebut menghadapi kendala setelah dukungan subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dihentikan pada akhir Agustus 2026.

Pemerintah Kabupaten Banyumas kemudian menyiapkan dukungan melalui APBD Perubahan untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi umum tersebut.

Redaktur: Bambang Wijanarko

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.