AI Talent Factory Jangan Berhenti di Pelatihan, Industri Harus Menyerap Talenta

Jakarta - Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai program AI Talent Factory perlu diperluas dan diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan talenta digital nasional, sekaligus memastikan keterampilan yang dihasilkan terserap industri dan berkontribusi terhadap pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di dalam negeri.

Menurut Heru, program tersebut berpotensi menjembatani kesenjangan sumber daya manusia di bidang AI melalui pembelajaran berbasis kasus nyata yang melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan industri. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang dilatih atau lulusan yang dihasilkan.

"Kita membutuhkan jalur yang jelas dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, proyek industri, hingga penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai kita berhasil mencetak talenta AI, tetapi gagal menyediakan ruang bagi mereka untuk berkarya dan mengembangkan industri AI nasional," kata Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu kepada di Jakarta, Rabu (21/10).

Heru mengapresiasi integrasi AI Talent Factory dengan AI Talent Pool BUMN sebagai langkah untuk menghubungkan hasil pelatihan dengan peluang kerja. Meski demikian, menurut dia, kesinambungan antara pelatihan, kebutuhan industri, dan penyerapan tenaga kerja harus menjadi perhatian utama agar program tersebut tidak berhenti pada peningkatan keterampilan semata.

Dari sisi kurikulum, ia menilai materi pembelajaran yang mencakup AI tingkat lanjut hingga pengembangan large language model (LLM) sudah relevan dengan perkembangan teknologi. Namun, kemampuan teknis membuat model AI perlu diimbangi pemahaman terhadap ekosistem pendukung, seperti rekayasa data, komputasi awan, keamanan siber, integrasi sistem, etika AI, pelindungan data pribadi, serta kebutuhan bisnis.

"Kemampuan mengembangkan AI berbahasa Indonesia serta memahami konteks lokal juga penting. Kita tidak cukup mencetak orang yang mampu membuat model AI; kita membutuhkan talenta yang mampu membangun solusi yang aman, bermanfaat, dan benar-benar digunakan," ujarnya.

Heru mengusulkan empat langkah untuk memperkuat efektivitas AI Talent Factory. Pertama, pemerintah perlu menerapkan evaluasi berbasis hasil yang tidak hanya mengukur kompetensi lulusan, tetapi juga tingkat penyerapan tenaga kerja dan jumlah solusi AI yang benar-benar diterapkan.

Kedua, kemitraan perlu diperluas dengan badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan rintisan (startup), dan pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan agar hasil pengembangan talenta tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi dapat digunakan untuk menjawab persoalan nyata di sektor publik maupun industri.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan dukungan pascapelatihan, antara lain pendanaan, akses komputasi, dan pendampingan bisnis. Keempat, akses terhadap program harus diperluas agar talenta dari luar kota-kota besar memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang.

"AI Talent Factory harus menjadi ekosistem yang menghubungkan talenta, riset, industri, dan pasar, bukan sekadar program pelatihan. Ukuran akhirnya adalah produktivitas, inovasi, lapangan kerja berkualitas, dan tumbuhnya produk AI karya Indonesia," kata Heru.

Kedaulatan AI

Di sisi lain, pemerintah menilai penguatan talenta hanya menjadi salah satu bagian dari upaya membangun kedaulatan AI nasional. Pengembangan teknologi tersebut juga membutuhkan kapasitas riset, tata kelola data, infrastruktur komputasi, serta ekosistem inovasi yang terintegrasi.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Mira Tayyiba mengatakan terdapat empat faktor yang saling terkait untuk membangun fondasi kedaulatan AI nasional.

"Regulasi-regulasi ini merupakan pagar pengaman, namun pagar saja tidak cukup. Di dalamnya kita juga harus membangun rumah yang kokoh. Rumah itu bertumpu pada beberapa kemampuan yang saling terkait," kata Mira.

Faktor pertama adalah kapasitas talenta dan riset. Mengacu pada temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2024, belanja riset nasional baru mencapai 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan jumlah sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebanyak 398.000 orang.

"Kita memerlukan peneliti, insinyur, ahli keamanan siber, aparatur publik yang memahami AI," ujarnya.

Untuk mengejar ketertinggalan, Mira menilai setiap kemitraan teknologi perlu membuka ruang bagi riset bersama, transfer pengetahuan, dan pengembangan talenta ahli lokal. Dengan demikian, kerja sama teknologi tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan produk dari luar negeri, tetapi juga memperkuat kemampuan nasional.

Faktor kedua adalah ketersediaan data berkualitas dan tata kelola data yang kuat. Menurut Mira, AI tidak dapat bekerja secara optimal jika ditopang data yang keliru atau terfragmentasi.

Karena itu, pemerintah perlu menggeser pendekatan dari sekadar mengumpulkan data di satu tempat menjadi penguatan mekanisme berbagi pakai data antarinstansi yang aman, terstandar, dapat diaudit, dan memiliki interoperabilitas.

"Data tidak harus selalu berpindah tempat agar manfaatnya dapat bergerak lintas lembaga," katanya.

Faktor ketiga adalah penguatan kapasitas komputasi dan pusat data. Mira menyebut kapasitas pusat data di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 465-600 megawatt, masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Meski peningkatan investasi infrastruktur diperlukan, ia mengingatkan bahwa kedaulatan AI tidak cukup diukur dari lokasi fisik server. Aspek kendali atas akses, keamanan, dan keberlangsungan operasional layanan juga harus menjadi perhatian.

Selain itu, pembangunan pusat data dan infrastruktur pendukung AI perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, terutama di tengah tekanan terhadap sumber daya alam dan kebutuhan energi yang terus meningkat.

"Di tengah krisis iklim dan sumber daya alam yang semakin genting, perencanaan pembangunan maupun operasional infrastruktur juga harus mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sehingga pemanfaatan energi menjadi efisien," ujarnya.

Faktor keempat adalah pembangunan ekosistem inovasi nasional melalui kolaborasi pemerintah, lembaga riset, industri lokal, dan mitra global. Menurut Mira, kolaborasi tersebut perlu didukung tata kelola yang jelas untuk mencegah tumpang tindih anggaran dan kewenangan.

Ia menegaskan bahwa kerja sama antarlembaga harus menghasilkan integrasi nyata yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

"Tantangannya adalah bagaimana kita bekerja sama tanpa kehilangan kendali, sekaligus membangun kemampuan sendiri tanpa menutup diri dari kemajuan dunia," katanya.

Sementara itu, Kemkomdigi menyiapkan AI Talent Factory sebagai pusat pengembangan talenta digital berbasis riset dan industri untuk mempercepat pembentukan ekosistem AI nasional. Peserta program diarahkan terlibat dalam proyek strategis nasional di sejumlah sektor prioritas, antara lain kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, dan pertanian.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pengembangan AI nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan mencetak talenta, tetapi juga pada kesiapan industri menyerap tenaga ahli, ketersediaan infrastruktur dan data berkualitas, serta kemampuan menghasilkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, efektivitas AI Talent Factory dan kebijakan pendukungnya akan ditentukan oleh sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan dampak nyata, mulai dari penciptaan lapangan kerja berkualitas hingga penguatan produk AI yang dikembangkan di Indonesia.