Waspadai Ancaman Harga Energi, Jika Konflik Berlangsung Lebih Lama

JAKARTA - Kebergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas serta terbatasnya cadangan energi membuat perekonomian nasional rentan menghadapi gejolak pasokan global. Di tengah berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah perlu memperkuat cadangan energi sekaligus mengarahkan subsidi secara tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan fiskal.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai dampak guncangan energi terhadap Indonesia berpotensi lebih berat dibandingkan sejumlah negara lain. Persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga minyak dan gas, tetapi juga ketersediaan stok energi yang dinilai relatif tipis.

“Bagi Indonesia, dampak dari guncangan energi ini bisa jadi akan lebih berat. Indonesia saat ini sudah menjadi negara pengimpor minyak, gas pun juga sama kita tergantung pada impor,” kata Nailul.

Kebergantungan impor membuat Indonesia lebih mudah terpengaruh ketika terjadi gangguan pasokan di pasar internasional. Apabila ketersediaan energi terganggu, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi dan industri hingga distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Persoalan stok energi katanya perlu menjadi perhatian serius karena gejolak pasokan dapat memicu gangguan ekonomi sebelum dampak kenaikan harga sepenuhnya tercermin dalam inflasi.

“Ketika terjadi gejolak dari sisi energi, kita kelimpungan dalam hal stok. Bukan hanya terkait dengan harga yang bisa menyebabkan inflasi, masalah di Indonesia adalah stok yang tipis. Jadi ini bisa menyebabkan distorsi pada ekonomi nasional,” jelasnya.

Ia mencontohkan gangguan stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah seperti di Makassar dan Bali ketika ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap harga barang dan biaya distribusi.

Risiko yang disampaikan Nailul itu sejalan dengan peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai keterbatasan kemampuan negara-negara dalam meredam dampak guncangan energi. Wakil Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, Thomas Helbling, mengatakan dampak guncangan energi sejauh ini lebih terbatas dibandingkan perkiraan sebelumnya pada tahun ini.

Dalam wawancara dengan Xinhua di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank Group 2026 di Bangkok, Helbling menjelaskan bahwa persediaan energi serta kebijakan pemerintah, seperti subsidi dan pengurangan pajak, telah membantu menahan dampak gangguan pasokan.

Namun demikian, langkah-langkah tersebut tidak dapat dipertahankan tanpa batas. Persediaan yang tersedia dapat menyusut apabila gangguan berlangsung lama, sedangkan pemberian subsidi dan pengurangan pajak terus membebani anggaran negara. “Penyangga tidaklah tanpa batas,” ujar Helbling.

Apabila guncangan energi berlangsung lebih lama atau semakin parah, negara-negara pada akhirnya akan kehabisan persediaan penyangga. Dalam kondisi tersebut, dampak kenaikan harga energi akan lebih sepenuhnya dirasakan perekonomian.

Peringatan itu menunjukkan pentingnya kesiapan kebijakan energi, terutama bagi negara yang bergantung pada pasokan dari luar negeri. Penyangga berupa persediaan dan intervensi fiskal dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk meredam gejolak jangka pendek, tetapi tidak menghilangkan risiko apabila gangguan pasokan terus berlanjut.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah menjaga momentum pertumbuhan ketika biaya energi berpotensi meningkat. Tekanan harga bahan bakar dapat menaikkan ongkos produksi dan distribusi, yang selanjutnya memengaruhi harga barang serta kemampuan belanja rumah tangga.

Sasar Kelompok Rentan

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan subsidi energi tetap dapat menjadi instrumen untuk meredam dampak krisis. Namun, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah menetapkan sasaran penerima secara jelas dan strategis.

“Subsidi energi menjadi satu pilihan kebijakan. Namun dengan adanya keterbatasan fiskal maka subsidi semacam ini harus jelas dilakukan secara strategis,” kata Aloysius.

Menurut dia, kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi perlu menjadi prioritas, termasuk masyarakat kelas menengah dan kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class). Kelompok tersebut berisiko mengalami tekanan daya beli ketika pengeluaran untuk transportasi, kebutuhan rumah tangga, dan barang konsumsi meningkat.

Aloysius menilai kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah sering kali tidak terjangkau secara optimal oleh program perlindungan sosial. Padahal, kenaikan biaya hidup dapat mengurangi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga.

“Kelompok penerima haruslah yang paling rentan terhadap dampak krisis energi. Inilah kelompok menengah, termasuk aspiring middle class yang sering terabaikan dari program perlinsos,” katanya.

Dengan demikian, penyaluran subsidi perlu mempertimbangkan tingkat kerentanan ekonomi penerima, bukan semata-mata diberikan secara luas tanpa memperhitungkan kemampuan anggaran. Ketepatan sasaran dinilai penting agar dukungan pemerintah benar-benar membantu masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus membatasi tekanan terhadap keuangan negara.