Pemkab Batang Alokasikan Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sebesar Rp81,9 Miliar

BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran sebesar Rp81,9 miliar untuk program pembangunan infrastruktur, seperti pada penanganan jalan, drainase, talud, trotoar, dan jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, Endro Suryono, di Batang, Rabu (21/10), mengatakan bahwa penataan infrastruktur 2026 sengaja dirancang terintegrasi guna memberikan dampak yang maksimal bagi kelancaran mobilitas serta perekonomian warga.

"Seluruhnya perlu direncanakan secara terpadu agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Anggaran sebesar Rp81,9 miliar itu antara lain akan digunakan untuk menopang ketahanan badan jalan Rp4 miliar, drainase sepanjang 5,26 kilometer sebesar Rp3,27 miliar, talud sepanjang 3,02 kilometer, penataan trotoar Rp9,78 miliar, jembatan Rp15,99 miliar, serta pelebaran sembilan jembatan dan Rp917 juta.

Kemudian, untuk alokasi perawatan berkala melalui pengadaan aspal drum dianggarkan senilai Rp1,91 miliar, serta dua paket material pemeliharaan jalan Rp1,02 miliar dan R 700,58 juta.

Di sektor pertanian, kucuran dana sebesar Rp 5,19 miliar diarahkan untuk mengairi 467,40 hektare lahan.

Anggaran ini mencakup pembangunan sembilan bendung sebesar Rp2,22 miliar, saluran irigasi sepanjang 1.422 meter sebesar Rp1,92 miliar, bangunan air pendukung Rp1,04 miliar, serta pemeliharaan irigasi dan normalisasi saluran sepanjang 8.700 meter Rp 641,08 juta.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, ia mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sanitasi dan air bersih Rp1,28 miliar dan Rp1,43 miliar untuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) lembaga keagamaan di 11 lokasi, serta program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan Rp2,04 miliar.

"Pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air minum perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Target pekerjaan harus diikuti dengan kepastian lokasi penerima manfaat dan kualitas hasil pembangunan," katanya.

Endro Suryono mengatakan penentuan lokasi pekerjaan dilakukan berdasarkan evaluasi ketat di lapangan.

"Penanganan infrastruktur harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan mulai dari kondisi jalan, sistem drainase, hingga kelayakan jembatan. Dengan begitu, pembangunan tidak sekadar menghasilkan pekerjaan fisik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang," katanya.