Opini: Menimbang Biaya Prabowonomics dalam Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo

MELBOURNE - Presiden Prabowo Subianto menandai dua tahun masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2026 di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Kritik tidak hanya tertuju pada penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, yang menyebabkan jutaan orang di Indonesia dan negara-negara sekitarnya terdampak kabut asap, tetapi juga pada kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Survei terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menemukan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah. Sebagian besar tekanan tersebut berkaitan dengan persoalan ekonomi, yang disebut oleh 53 persen responden.

Tanda-tanda peringatan semakin sulit diabaikan. Nilai tukar rupiah menembus  18.000 rupiah per dolar AS, mencapai titik terendah dalam sejarah. Sementara itu, pasar saham Indonesia mengalami penurunan paling tajam sejak Krisis Keuangan Asia 1997.

Kondisi tersebut terjadi ketika perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan lebih dari 5 persen.

Lantas, apa yang sebenarnya salah?

Ambisi Prabowo untuk mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8 persen dinilai terlalu tidak realistis dan berisiko.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam kolom oponi di web resmi CELIOS mencatat, target pertumbuhan yang semula menjadi tolok ukur kinerja ekonomi kini berisiko berubah menjadi slogan politik yang semakin jauh dari pengalaman sehari-hari masyarakat.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) juga dipertanyakan karena dinilai berpotensi tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.

Sebagai contoh, pada kuartal II 2025, sektor manufaktur dilaporkan tumbuh 5,68 persen. Namun, indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) justru mengalami kontraksi. Pada periode tersebut, tercatat sekitar 150.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perbedaan antara data pertumbuhan dan kondisi di lapangan itu diduga berkaitan dengan pencatatan peralatan pertahanan impor sebagai bagian dari output manufaktur. Pemerintah juga dituding menghitung data kawasan industri secara ganda sehingga angka investasi terlihat lebih besar.

Di tengah perdebatan mengenai data ekonomi tersebut, rumah tangga Indonesia justru menghadapi peningkatan biaya hidup.

Dalam survei mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo, CELIOS meminta responden menyebutkan tiga persoalan utama yang paling mereka khawatirkan.

Sebanyak 78 persen responden menyebut tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling mendesak. Berikutnya, 58 persen menyoroti lapangan kerja dan perlindungan pekerja, sedangkan 35 persen menilai penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebagai masalah penting.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Prabowo juga disebut berkontribusi terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Program tersebut dinilai menciptakan persaingan dalam rantai pasok makanan. Anggaran besar yang dialokasikan untuk pengadaan makanan dapat meningkatkan persaingan antara penyedia program, pedagang di pasar tradisional, dan konsumen rumah tangga.

Akibatnya, masyarakat menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, daging ayam, telur, hingga sayuran.

Kebijakan fiskal yang menekan masyarakat

Untuk membiayai program-program populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah dinilai perlu meningkatkan penerimaan pajak. Namun, upaya tersebut tidak mudah dilakukan.

Sekitar 82 persen masyarakat yang disurvei CELIOS menilai pajak dan pungutan yang berlaku saat ini sudah terlalu tinggi. Perubahan aturan pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menambah tekanan terhadap para pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, penegakan hukum perpajakan dinilai berpotensi berlangsung secara selektif, bahkan diskriminatif.

Sejumlah konglomerat besar menghadapi pemeriksaan, termasuk CEO Djarum Victor Hartono. Sementara itu, pihak lain dinilai memperoleh perlindungan pemerintah atau berkontribusi melalui instrumen tertentu, seperti Patriot Bond.

Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk melemahkan pesaing bisnis atau lawan politik, alih-alih diterapkan secara adil dan konsisten.

Prabowo juga menerapkan kebijakan penghematan anggaran dengan alasan meningkatkan efisiensi belanja dan mengurangi korupsi. Salah satu dampaknya adalah pengurangan dukungan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan turun dari 24,49 persen dalam proyeksi belanja negara 2025 menjadi 17,17 persen dalam anggaran 2026.

Kebijakan tersebut dinilai membebani keuangan pemerintah daerah. Sejumlah aparatur sipil negara di beberapa wilayah bahkan melakukan protes terkait kebijakan tersebut, sementara penolakan masyarakat terhadap kenaikan pajak daerah juga meningkat.

Pemangkasan anggaran turut menyentuh pemerintahan desa. Pembangunan desa berisiko terganggu ketika Dana Desa digunakan untuk membayar pinjaman yang diambil Koperasi Merah Putih dari bank-bank milik negara.

Program koperasi tersebut juga menuai kritik terkait pelaksanaannya, termasuk belum adanya proyek percontohan yang memadai serta keterlibatan militer dalam pembangunan dan perekrutan tenaga kerja.

Pembiayaan koperasi melalui pinjaman bank dengan dukungan Dana Desa berpotensi memindahkan risiko keuangan dari anggaran publik ke sistem perbankan. Apabila koperasi gagal membayar utangnya, kerugian yang muncul dapat mengancam stabilitas keuangan.

Kekhawatiran tersebut tercermin dalam survei CELIOS. Sebanyak 66 persen masyarakat dan 91 persen kalangan ahli dilaporkan menolak program koperasi desa tersebut.

Ancaman bencana ekonomi semakin nyata?

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, Indonesia menghadapi persoalan yang secara harfiah maupun kiasan membuat negeri ini seolah terbakar.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia dilanda berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir besar, hingga kebakaran hutan yang menghancurkan.

Bencana tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Kebakaran hutan dan lahan terbaru diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai 6,5 miliar dolar AS, menurut perhitungan CELIOS. Angka tersebut disebut sebagai yang terburuk dalam 11 tahun terakhir.

Titik-titik panas menyebar dari Kalimantan Barat hingga Papua Selatan, menghasilkan kabut asap lintas wilayah dan memperburuk gangguan pernapasan.

Beban kesehatan akibat kondisi tersebut ditanggung rumah tangga yang harus membayar biaya pengobatan dalam jangka panjang serta sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. Keberlanjutan keuangan lembaga tersebut sendiri telah menjadi perhatian.

Dalam situasi tersebut, Indonesia menghadapi risiko krisis ekonomi yang semakin besar.

Pekan lalu, penyedia indeks global MSCI mengumumkan sedang mempertimbangkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori pasar negara berkembang menjadi pasar mandiri atau standalone market. Pengumuman itu mengindikasikan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi pasar keuangan Indonesia.

Pengumuman MSCI muncul setelah transaksi pengambilalihan saham Bayan Resources, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, oleh pengusaha batu bara Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Sejumlah analis menilai transaksi tersebut diwarnai berbagai kejanggalan.

Haji Isam merupakan salah satu penyumbang dana terbesar bagi kampanye presiden Prabowo. Ia kini dipandang sebagai salah satu oligark baru yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia.

Goldman Sachs memperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan investasi sebesar 5,6 miliar dolar AS apabila MSCI menurunkan status Indonesia menjadi pasar mandiri.

Dampaknya tidak hanya dirasakan investor domestik, tetapi juga berbagai sektor industri. Penawaran umum perdana saham atau IPO berpotensi dibatalkan, biaya produksi dapat meningkat akibat pelemahan rupiah, dan suku bunga berisiko naik.

Pengumuman MSCI juga diduga berkaitan dengan laporan bahwa Danantara, lembaga investasi yang didukung negara, berencana membeli saham Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rencana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai independensi bursa pada masa mendatang. Keterlibatan negara melalui Danantara, yang menjadi salah satu instrumen utama kapitalisme negara di bawah pemerintahan Prabowo, dikhawatirkan dapat memengaruhi operasional dan pengambilan keputusan bursa.

Berapa lama Indonesia mampu menanggung dampaknya?

Setelah dua tahun Prabowo menjabat sebagai presiden, biaya ekonomi dari kebijakan pemerintahannya semakin menjadi perhatian.

Survei CELIOS melaporkan bahwa 92 persen kalangan ahli merasa bingung terhadap arah kebijakan pemerintah.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa lama Indonesia mampu mempertahankan jalur kebijakan saat ini tanpa menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar.

Mampukah masyarakat terus menanggung beban tersebut hingga pemilihan presiden 2029?