Mineral Kritis Harus Beri Manfaat bagi Negara Pemilik

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa mineral kritis yang menjadi komoditas kunci dalam transisi energi harus membawa timbal balik yang bermanfaat bagi negara berkembang sebagai pemilik.

“Kita harus memastikan bahwa negara-negara yang kaya akan mineral memperoleh porsi nilai ekonomi yang jauh lebih besar sambil membangun industri lokal, dan menciptakan pekerjaan yang layak,” kata Sekjen PBB dalam pernyataan yang disampaikan pada agenda “Foreign Policy Circle Talks” di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta pada Senin (19/10).

Guterres menyoroti Indonesia, bersama sejumlah negara berkembang lainnya, memiliki kandungan mineral kritis yang begitu kaya dan berperan besar dalam menggerakkan revolusi energi terbarukan di tingkat global.

Sekjen PBB pun menekankan Indonesia bersama negara-negara senasib harus bisa mendapat manfaat ekonomi yang semakin besar dari komoditas mineral kritis yang mereka miliki.

“Tak ada lagi penjarahan, tak ada lagi eksploitasi,” katanya, menyoroti masa lalu kelam yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang akibat kolonialisme.

Sekjen PBB juga menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keenam di dunia dalam mendorong transisi menuju energi terbarukan.

Terlebih, perubahan iklim terbukti membawa dampak besar mulai dari bencana kelaparan, ketidakstabilan ekonomi, hingga peningkatan suhu yang “melampaui batas 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun ke depan”.

“Saya mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo Subianto atas proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt serta target swasembada energi Indonesia untuk percepatan transisi,” tambahnya.

Guterres mengatakan percepatan transisi energi bersih dapat membawa keuntungan ekonomi dalam bentuk industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan energi, dan peningkatan daya saing.

Di samping itu, Sekjen PBB menekankan pentingnya peran serta bantuan negara-negara maju untuk mendukung negara-negara berkembang dalam memajukan transisi serta ketahanan energi.

Kebijakan Hilirisasi

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, apa yang disampaikan Sekjen PBB adalah argumen yang selama bertahun-tahun telah dijalani Indonesia melalui kebijakan hilirisasi.

“Indonesia sudah bertahun-tahun menjalani argumen ini. Kebijakan hilirisasi nikel kita bertumpu pada logika yang sama, berhenti mengekspor bijih mentah dan menangkap nilai tambah lebih besar di dalam negeri,” kata Fabby.

Fabby menjelaskan, logika tersebut diwujudkan melalui pemurnian, pengolahan, hingga pembangunan rantai pasok baterai di dalam negeri. Hasilnya sudah terlihat pada peningkatan pendapatan ekspor dan masuknya investasi industri.