APBD Jakarta Tembus Rp44,98 Triliun, Pramono Kejar Program Prioritas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pendapatan daerah sebesar Rp44,98 triliun hingga 30 September 2026, setara 62,95 persen dari target tahunan Rp71,45 triliun. Di tengah realisasi belanja yang mencapai Rp40,40 triliun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program prioritas dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Pramono menegaskan, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi ukuran utama dalam penggunaan uang daerah.

"APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga," ujar Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10).

Berdasarkan laporan realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026, belanja daerah DKI Jakarta mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun. Sementara itu, total APBD DKI Jakarta tahun ini ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah tercatat Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, sedangkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun atau meningkat 1,59 persen secara tahunan.

Untuk menjaga pelaksanaan anggaran tetap optimal hingga akhir tahun, Pramono meminta organisasi perangkat daerah segera menuntaskan kegiatan yang telah direncanakan. Ia mengingatkan agar pekerjaan tidak menumpuk pada penghujung tahun sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terukur.

"Saya secara khusus telah meminta perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik," tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Hingga Triwulan III 2026, realisasi anggaran peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari pagu Rp9,27 triliun, sedangkan program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari anggaran Rp7,93 triliun.

Pada sektor perlindungan sosial, realisasi anggaran tercatat Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program ini mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.

Sementara itu, anggaran peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi telah terealisasi sebesar Rp2,16 triliun. Dana tersebut mendukung pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Jumlah penumpang ketiga moda transportasi tersebut mencapai 368,4 juta hingga September 2026, naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis yang tersedia bagi 15 golongan masyarakat.

Cakupan layanan angkutan umum di Jakarta juga telah mencapai 93 persen. Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas transportasi massal, termasuk melalui pengembangan LRT Jakarta lintas Velodrome–Manggarai yang diresmikan pada September 2026.

Pemprov DKI turut merencanakan perluasan penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.

Di tengah pelaksanaan program pembangunan, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada Triwulan II 2026. Sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor pertumbuhan, sementara Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 berada di level 150.

"Pertumbuhan ini ditopang berbagai lapangan usaha. Saya berharap sektor konstruksi semakin tumbuh karena menunjukkan geliat ekonomi dan optimisme di Jakarta semakin baik," ujar Pramono.

Pada September 2026, inflasi Jakarta tercatat 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen. Pengendalian harga dilakukan melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, termasuk lewat pasar murah, pangan bersubsidi, serta kerja sama pasokan antardaerah.

Aktivitas ekonomi juga didorong melalui berbagai kegiatan berskala besar. Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi Rp8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung, sedangkan Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan melibatkan 104 pusat perbelanjaan.

Pramono menilai kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap perdagangan, pariwisata, perhotelan, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemprov DKI juga mendukung agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24–25 Oktober 2026, untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan daya tarik ibu kota.

"Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa," ujarnya.

Dari sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, berkurang 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Angka tersebut untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 tercatat 5,79 persen, turun 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 66,05 persen atau meningkat 0,57 poin persentase.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan reguler yang telah diikuti 6.720 peserta. Bursa kerja juga melibatkan 214 perusahaan dengan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.

Di bidang pembangunan berkelanjutan, enam dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai target pada 2025, sedangkan 65,6 persen target indikator yang dinilai secara keseluruhan telah tercapai. Posisi Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026 juga naik dari peringkat ke-159 pada 2025 menjadi peringkat ke-140 dari 1.000 kota di dunia.

Pramono menegaskan, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD DKI Jakarta, BPKP, Bank Indonesia, OJK, BPS, serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam pembangunan ibu kota.

"Kepercayaan publik menjadi penopang utama untuk memudahkan pembangunan di Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi harus terus kita jaga agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi warga," pungkasnya.