Subsidi Transportasi Jakarta 2027 Tembus Rp6,5 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi umum sebesar Rp6,5 triliun dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, sekaligus menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Besarnya alokasi subsidi menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Senin (19/10). Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah didorong memastikan penggunaan anggaran berjalan efisien dan memberikan peningkatan pelayanan yang nyata.

Dari total anggaran Rp6,5 triliun, subsidi untuk Transjakarta mencapai Rp4,82 triliun, MRT Jakarta sebesar Rp1 triliun, dan LRT Jakarta Rp684,42 miliar. Secara keseluruhan, alokasi tersebut setara dengan 8,7 persen dari belanja daerah DKI Jakarta.

Di sisi lain, tingkat penggunaan angkutan umum di Jakarta pada 2025 tercatat sebesar 23,63 persen. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi agar besarnya subsidi dapat diikuti peningkatan jumlah penumpang dan kualitas pelayanan transportasi publik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan subsidi berbasis kinerja. Dengan skema ini, penggunaan anggaran diharapkan memiliki tolok ukur yang jelas, mulai dari jumlah penumpang hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Alia Noorayu Laksono, menegaskan bahwa penyaluran subsidi perlu disertai perhitungan dan indikator yang terukur.

“Subsidi harus berbasis kinerja,” ujar Alia.

DPRD juga meminta adanya dasar perhitungan subsidi per penumpang untuk setiap moda transportasi, target jumlah pengguna, serta indikator pelayanan. Selain itu, kepastian penerapan tarif terintegrasi yang direncanakan mulai 1 Januari 2027 perlu diperjelas.

Penerapan sistem tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT) turut menjadi sorotan karena belum berjalan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Sistem ini dinilai penting untuk membantu memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran.

Penguatan layanan angkutan pengumpan seperti Mikrotrans dan operator JakLingko juga menjadi perhatian. Layanan tersebut berperan menghubungkan permukiman warga dengan jaringan transportasi utama sehingga kualitas operasionalnya memengaruhi kemudahan masyarakat menggunakan angkutan umum.

Alia menyoroti perlunya pengawasan terhadap operator yang hanya mengejar target jarak tempuh tanpa membawa penumpang. Evaluasi operasional dinilai penting agar pembayaran subsidi sejalan dengan layanan yang benar-benar diberikan.

“Penertiban operator JakLingko yang hanya mengejar target jarak tempuh atau kilometer kosong tanpa membawa penumpang,” kata Alia.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas layanan yang sudah tersedia perlu didahulukan sebelum pemerintah memperluas jaringan baru. Kondisi armada, ketepatan waktu, dan kompetensi pengemudi harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi umum.

“Layanan pengumpan adalah urat nadi warga organisasi, sehingga kondisi armada, ketepatan waktu, dan kompetensi pramudi harus dilindungi secara ketat,” kata Alia.

Kebutuhan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) yang meningkat sekitar Rp1,2 triliun dalam Perubahan APBD 2026 juga diminta untuk dijelaskan. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan riwayat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Transjakarta serta rendahnya realisasi distribusi kartu layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.

Di sektor transportasi laut, keterbatasan armada turut menjadi perhatian. Dari 19 kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, hanya lima kapal yang disebut dapat beroperasi, antara lain karena keterbatasan awak bersertifikat.

“Optimalisasi armada dan hak warga ini harus didahulukan, sebelum Pemprov berencana memperluas layanan baru,” tegas Alia.

Selain persoalan operasional, proyeksi pendapatan dari penjualan tiket bersubsidi Transjakarta juga diminta untuk diperjelas. Pendapatan tersebut dipatok meningkat lebih dari 50 persen hingga mencapai Rp1,9 triliun, sehingga asumsi perhitungannya perlu dijelaskan agar sejalan dengan perencanaan anggaran.

Kepastian tarif terintegrasi mulai 1 Januari 2027 juga perlu diikuti skema pembiayaan yang jelas, terutama untuk layanan Transjabodetabek. Pemerintah daerah penyangga dinilai perlu dilibatkan dalam pembagian beban pembiayaan agar layanan lintas wilayah dapat berjalan tanpa membebani APBD Jakarta secara berlebihan.

“DKI Jakarta tidak bisa menanggung beban sendirian, khususnya untuk layanan rute Transjabodetabek. Pemprov DKI harus segera membangun inisiatif berbagi beban pembiayaan bersama pemerintah daerah penyangga agar APBD Jakarta tetap sehat dan akuntabel,” pungkas Alia.

Dengan alokasi Rp6,5 triliun dalam RAPBD 2027, evaluasi kinerja, ketepatan sasaran subsidi, dan peningkatan kualitas layanan menjadi aspek penting dalam pembahasan anggaran transportasi Jakarta. Pemerintah diharapkan dapat memastikan dana publik tersebut mendukung layanan yang lebih andal, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.