Stok BBM Diklaim Aman Namun SPBU Masih Kosong

Kekosongan di sejumlah lokasi tetap harus segera ditangani agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

JAKARTA - Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengalami kekosongan, meskipun pemerintah menyatakan stok nasional masih aman. Gangguan pengiriman dinilai menjadi salah satu penyebab masyarakat harus mengantre panjang hingga berpindah-pindah SPBU untuk mendapatkan BBM.

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti persoalan tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga SPBU di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/10). Peninjauan di SPBU Sooko, Surodinawan, dan Joyonegoro itu dilakukan untuk merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kekosongan Pertalite serta Biosolar.

Gangguan pasokan BBM di wilayah Mojokerto Raya sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat selama beberapa pekan terakhir.

Dalam sidak tersebut, Meitri didampingi Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati serta perwakilan Pertamina Patra Niaga. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi pasokan di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian gangguan distribusi.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi pasokan berbeda di setiap lokasi. SPBU Sooko yang mengalami antrean panjang selama sepekan terakhir mulai menerima pasokan pada Kamis (15/10). SPBU Surodinawan, yang sebelumnya kehabisan solar dan Pertalite, juga kembali mendapatkan pasokan.

Namun, SPBU Joyonegoro terpantau mengalami kekosongan seluruh jenis BBM sejak Kamis (15/10) malam.

Meitri mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan stok secara umum belum menjamin kelancaran pelayanan di setiap SPBU. Kekosongan di sejumlah lokasi tetap harus segera ditangani agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

"Dari hasil sidak, kita melihat bahwa stok BBM secara umum berada pada ambang batas yang relatif aman. Namun, di beberapa SPBU masih terjadi kekosongan karena pasokan sedang dalam perjalanan. Ini harus segera ditangani agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM," ujar Meitri, dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (18/10).

Dalam penjelasan kepada tim sidak Komisi XII DPR RI, Pertamina Patra Niaga menyebut keterlambatan pasokan di sejumlah SPBU Mojokerto berkaitan dengan perubahan jalur suplai. Pasokan yang sebelumnya berasal dari Depo Perak, Surabaya, dialihkan ke Boyolali, Jawa Tengah, sehingga waktu tempuh pengiriman menjadi lebih panjang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Pertamina Patra Niaga menyatakan stok Pertalite dan Biosolar di Mojokerto masih tersedia. Koordinasi suplai juga dilakukan untuk memprioritaskan SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi.

Jalur Distribusi

Persoalan distribusi juga diakui pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Pertamina menambah armada kapal pengangkut BBM, terutama untuk mendukung pengiriman dari Jawa Timur menuju Bali dan wilayah lain yang bergantung pada jalur laut.

Permintaan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan keterangan kepada media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, akhir pekan lalu. Ia mengatakan pemerintah saat ini memusatkan perhatian pada kelancaran penyaluran BBM, sementara stok nasional masih dinilai aman.

"Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman," ujar Bahlil.

Menurut dia, kendala yang dihadapi bukan berasal dari ketersediaan stok maupun operasional kilang, melainkan jalur pengiriman. Karena itu, penambahan armada kapal dinilai diperlukan untuk mengatasi hambatan distribusi.

"Stoknya nggak ada masalah, dan kilangnya nggak ada masalah, yang bermasalah itu adalah jalur distribusinya, makanya kita nambah kapal," katanya.