Mendagri Serahkan Jabatan Kepala BNPP kepada Maruli Simanjuntak

Senin, 19 Okt 2026, 16:35 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pergantian kepemimpinan ini diharapkan memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut menandai perubahan nomenklatur BNPP menjadi BNPPDT yang diikuti dengan perluasan cakupan tugas lembaga tersebut.

Ket. Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pergantian kepemimpinan ini diharapkan memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. — Sumber: Kemendagri

Mendagri berharap pengalaman Maruli di lingkungan militer dan jabatannya sebagai Wakil Panglima TNI dapat mendukung pelaksanaan tugas BNPPDT secara lebih efektif. Ia juga menilai kepemimpinan baru tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan dan pembangunan daerah terpencil.

"Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif," jelasnya.

Mendagri menjelaskan, salah satu tugas utama BNPP adalah mendorong pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakat setempat dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat di wilayah terluar Indonesia mendapatkan akses pembangunan dan pelayanan yang memadai.

Selain pembangunan wilayah, BNPPDT juga memiliki tanggung jawab dalam menangani persoalan perbatasan dengan negara tetangga. Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) turut menjadi perhatian, terutama dalam mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Menurut Mendagri, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga memiliki arti strategis bagi ketahanan nasional. Masyarakat yang sejahtera diharapkan memiliki rasa kebangsaan yang kuat sehingga wilayah perbatasan dapat berfungsi sebagai zona penyangga dari potensi infiltrasi pihak luar melalui jalur darat maupun laut.

Sementara itu, Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak menyatakan akan berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya melanjutkan program yang telah berjalan serta memperbaiki berbagai aspek yang masih membutuhkan peningkatan.

"Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah [dan] sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan," tandasnya.

Maruli juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan dukungan jajaran BNPPDT dan arahan dari Mendagri. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat membantu pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil secara berkelanjutan.

Serah terima jabatan tersebut turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas pengelolaan perbatasan seiring perluasan mandat lembaga menjadi BNPPDT.

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Paundra Zakirulloh

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.