Hingga September, Penyaluran KUR Sektor Perikanan Capai Rp3,73 Triliun

JAKARTA – Pemerintah melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor perikanan mencapai Rp3,73 triliun hingga 30 September 2026, atau 1,55 persen dari total penyaluran KUR nasional yang tercatat Rp240,96 triliun.

Kemudian sebagai penyalur KUR Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan KUR secara nasional sebesar Rp10,39 triliun atau 69,29 persen dari target Rp15 triliun dengan menjangkau 69.995 debitur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat pesisir.

“Penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu terus dioptimalkan dengan memperhatikan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat pesisir. Penguatan pembiayaan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, pendampingan usaha, dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait agar pembiayaan dapat mendorong produktivitas serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10).

Saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) KUR sektor kelautan dan perikanan di Desa Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, Ferry mencatat penyaluran KUR sebesar Rp4,8 triliun di Provinsi NTB.

Khusus di Desa Awang, melalui BSI telah menyalurkan KUR sebesar Rp13,6 miliar kepada 160 nasabah nelayan. Dalam hal ini pemerintah bersama BSI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdialog dengan nelayan untuk mengidentifikasi pemanfaatan pembiayaan, kebutuhan modal, serta kendala pengembangan usaha.

Salah satu usaha yang dikunjungi adalah usaha penangkapan ikan dan pengelolaan rumpon milik Saidi.

Pelaku usaha yang telah berkiprah selama 15 tahun di sektor perikanan laut itu memperoleh KUR BSI sebesar Rp250 juta dengan tenor 48 bulan untuk mendukung investasi sarana tangkap dan operasional usaha.

Selain itu, rombongan mengunjungi usaha pengumpulan bibit dan budidaya lobster milik Abas Indi. Pelaku usaha tersebut memperoleh KUR sebesar Rp350 juta dengan tenor 36 bulan untuk mendukung pengadaan bibit dan pembuatan keramba.

Hasil diskusi bersama masyarakat juga mengidentifikasi peluang perluasan pembiayaan bagi usaha budidaya lobster. Terdapat sekitar 80 pembudidaya yang tergabung dalam kelompok usaha dan belum seluruhnya menjadi debitur BSI.

Meski demikian, pengembangan usaha perikanan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain fluktuasi harga bibit dan hasil budidaya, kebutuhan modal untuk pakan dan keramba, serta persyaratan sertifikasi dan perizinan pemanfaatan ruang laut.

Keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan tempat pengolahan ikan di Lombok Tengah juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan.