Sri Sultan HB X Ingatkan Warga DIY Terapkan 3 Prinsip Keuangan Jawa

Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan para keluarga dan masyarakat agar selalu menerapkan nilai kebijaksanaan, cermat dan hati-hati dalam keputusan keuangan sehari-hari.

"Dalam khasanah budaya Jawa, dikenal falsafah Gemi, Nastiti, Ngati-ati. Maka saya ingin mengajak kita membawa nilai tersebut lebih dekat, kepada keputusan keuangan sehari-hari," kata Sri Sultan pada acara Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Yogyakarta, Minggu (18/10).

Gubernur mengatakan Gemi mengajarkan kebijaksanaan dalam menggunakan penghasilan, sehingga keluarga perlu membedakan kebutuhan dengan keinginan, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan.

"Kemampuan mengendalikan pengeluaran, merupakan bekal untuk menentukan arah kehidupan sendiri," kata Sultan.

Kemudian nilai Nastiti berarti cermat sebelum memutuskan, sehingga ketika memilih tabungan, pembiayaan, asuransi, maupun investasi, pahamilah manfaat beserta kewajibannya, pahamilah biaya dan risikonya.

"Adapun Ngati-ati mengingatkan kita, agar kemudahan selalu disertai kewaspadaan. Jagalah kerahasiaan data pribadi. Periksa legalitas penyedia layanan, dan pertimbangkan kemampuan membayar sebelum berutang," katanya.

Sri Sultan mengatakan untuk itu masyarakat berhak memperoleh penjelasan jujur, produk sesuai kebutuhan, serta pendampingan ketika menghadapi persoalan dari layanan keuangan, karena kepercayaan tumbuh, ketika warga merasa dipahami dan dilindungi.

"Saya mengajak lembaga jasa keuangan menjadikan pameran ini sebagai ruang mendengarkan. Seorang pedagang kecil, mungkin membutuhkan pembiayaan dengan angsuran yang sesuai perputaran usahanya. Seorang pekerja, bisa jadi membutuhkan cara menabung yang terjangkau," katanya.

Sultan berharap kegiatan ini ditindaklanjuti melalui edukasi dan pelayanan yang berkelanjutan. Jumlah rekening dan transaksi, perlu disandingkan dengan kemampuan warga mengelola keuangan, serta manfaat pembiayaan bagi keberlangsungan usaha.

"Pemerintah daerah, regulator dan industri jasa keuangan, perlu memastikan pendampingan menjangkau pasar, sekolah, hingga kalurahan," katanya.

Sultan juga mengajak masyarakat tingkatkan pemahaman keuangan lebih baik, sehingga setiap keputusan, benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, karena pada akhirnya, uang harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan.

"Di balik setiap rekening terdapat harapan manusia. Ada pendidikan anak yang diperjuangkan, usaha yang dirintis dan hari tua yang hendak dijalani dengan tenang. Kepada harapan-harapan itulah, seluruh ikhtiar inklusi keuangan kita abdikan," katanya.

Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia adalah 69,57 persen, sementara tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia adalah 93,61 persen.

"Yang patut kita syukuri adalah untuk masyarakat DIY berdasarkan hasil survei tersebut tingkat literasi keuangan mencapai 76,44 persen, atau peringkat tujuh nasional, sedangkan tingkat inklusi keuangannya mencapai 98,74 persen, atau peringkat dua nasional," katanya.