Kuba Putar Otak Beralih ke Tenaga Surya demi Keluar dari Jeratan Sanksi AS

HAVANA - Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyatakan pemanfaatan energi terbarukan di negaranya kini berperan terhadap lebih dari 20 persen pembangkit listrik, di tengah upaya mereka mengurangi dampak blokade bahan bakar yang dilancarkan Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah unggahan di akun media sosial X pribadinya, Jumat (16/10), Rodriguez mengatakan pemerintah negaranya bersama Partai Komunis Kuba merespon blokade energi AS, yang disebutnya "bertujuan menghukum seluruh warga Kuba", dengan "kedaulatan lebih besar beserta tindakan terukur" untuk mengurangi dampak perilaku AS.

Kuba kini memiliki 144 taman tenaga surya dengan kapasitas terpasang gabungan sebesar 1.418 megawatt, sementara sumber energi terbarukan menyumbang 21,4 persen dari produksi listrik nasional, kata Rodriguez.

Kuba juga memiliki 44 stasiun pengisian daya kendaraan listrik (EV) bertenaga surya dan 64 stasiun pengisian daya publik, ungkap Rodriguez, seraya menambahkan bahwa seluruh poliklinik, panti wreda, rumah bersalin, dan rumah duka telah dilengkapi dengan fasilitas energi terbarukan.

Pada Januari 2026, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan sanksi dan tarif terhadap negara-negara serta entitas yang memasok bahan bakar ke Kuba. Langkah tersebut dikecam oleh Havana sebagai "blokade energi".

Selama sembilan bulan terakhir, Kuba hanya menerima satu pengiriman minyak mentah dari Russia, dengan total sekitar 100.000 ton. Jumlah tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan negara itu selama dua pekan.

Kuba dijadwalkan mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB pada 29 Oktober untuk ke-34 kalinya, menyerukan diakhirinya blokade ekonomi, komersial, dan keuangan AS yang telah diberlakukan terhadap negara kepulauan itu selama lebih dari enam dekade.

Menurut angka pemerintah Kuba, blokade tersebut telah menyebabkan kerugian ekonomi hampir 179 miliar dollar AS. Ant