Tekan Emisi, Hashim Dorong Penggunaan Teknologi Penangkap Karbon di Pabrik

JAKARTA— Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mendorong penggunaan teknologi penangkap karbon di pabrik dan pembangkit listrik. Teknologi ini diklaim mampu memangkas emisi hingga 95 persen, sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

"Ternyata ada teknologi dari Jepang, juga dari Taiwan dan sebagainya, yang dipakai di Petrokimia Gresik," kata Hashim dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Selain menekan emisi, teknologi tersebut menghasilkan produk sampingan berupa soda abu, bahan yang selama ini banyak diimpor Indonesia.

Menurut Hashim, pemerintah tengah menyusun skema insentif bagi perusahaan yang memasang alat penangkap karbon. Teknologi yang sama dinilai bisa dipakai di PLTU batu bara.

"Semua stasiun listrik, pembangkit listrik yang memakai batu bara bisa hidup terus-menerus," ujarnya.

Tumbuh Tanpa Tambah Emisi

Dorongan Hashim berdiri di atas fondasi kebijakan industri hijau yang telah disiapkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Sikap Hashim terhadap industri hijau pernah disampaikan pada Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025, forum tahunan Kemenperin yang diprakarsai Agus Gumiwang saat menjabat Menteri Perindustrian. Forum ini bertujuan mempercepat transformasi industri nasional menuju praktik rendah karbon, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan membangun ekosistem industri hijau yang tangguh dan berdaya saing.

Hashim menegaskan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 tidak boleh dibayar dengan kenaikan emisi.

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan komitmen penurunan emisi karbon, bukan sebaliknya," kata Hashim saat itu.

Ia juga mendorong pemakaian teknologi tepat guna, teknologi baru, dan teknologi yang relatif murah agar transisi tidak membebani pelaku industri yang disebutnya sebagai pemberi kerja bagi banyak rakyat Indonesia.

Di sisi pasokan energi, Hashim memaparkan target 100 gigawatt pembangkit tenaga surya dan 7 gigawatt pembangkit listrik tenaga nuklir dalam International Indonesia Sustainability Forum, Selasa (6/10/2026). Ia juga mendorong biofuel sebagai diversifikasi, tanpa harus menghentikan PLTU batu bara secara mendadak. Pasokan listrik bersih ini menjadi prasyarat dekarbonisasi pabrik.

Peta Jalan Dekarbonisasi

Program yang kini didorong Hashim bertumpu pada kerangka yang dibangun Kemenperin dalam beberapa tahun terakhir. Agus Gumiwang telah memutuskan mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE) sektor manufaktur pada 2050, satu dekade lebih cepat dari target nasional 2060.

"Dekarbonisasi industri bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin regional industri rendah karbon," ujar Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.

Industri hijau sebagai bagian dari ekonomi sirkular diproyeksikan menciptakan nilai tambah ekonomi Rp700 triliun hingga Rp1 kuadriliun pada 2030, menambah 0,4 sampai 0,7 poin persentase pertumbuhan ekonomi per tahun, dan membuka 3,5 juta hingga 5 juta lapangan kerja.

Target NZE 2050 dijabarkan dalam peta jalan dekarbonisasi sembilan subsektor penyumbang emisi terbesar: semen, pupuk amonia, logam, pulp dan kertas, kimia, tekstil, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta otomotif. Peta jalan tersebut memuat enam pilar, mulai dari efisiensi energi dan material, substitusi bahan bakar, elektrifikasi dan energi terbarukan, hingga penangkapan karbon. Perusahaan di sembilan subsektor wajib melaporkan emisi gas rumah kaca secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Target NZE 2050, peta jalan sembilan subsektor, dan kewajiban pelaporan emisi adalah kerangka yang jarang dimiliki negara berkembang. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar kerangka itu tidak berhenti di atas kertas.

Di sisi regulasi, sejak 2020 hingga sekarang, Kemenperin telah menerbitkan 35 peraturan menteri terkait industri hijau dan 62 Standar Industri Hijau, 50 di antaranya terbit pada masa Agus Gumiwang. Standar kawasan industri hijau diatur melalui Permenperin Nomor 26 Tahun 2025. Pada Juni 2026, lembaga validasi dan verifikasi emisi milik Kemenperin, BBSPJIA, memperoleh akreditasi Komite Akreditasi Nasional dan menerbitkan pernyataan verifikasi emisi pertamanya.

Bukti Nyata di Petrokimia Gresik

Teknologi penangkap karbon yang kini dipromosikan Hashim berawal dari proyek percontohan pada masa Agus Gumiwang. Agus menjabarkan visi pengurangan emisi dan peta jalan dekarbonisasi melalui pilot project Carbon Capture and Utilization (CCU) bekerja sama dengan penyedia teknologi CCU dari UWIN Jepang dan Taiwan. Pilot project dilaksanakan di PT Petrokimia Gresik (PKG), yang sektornya dikenal memberikan kontribusi emisi karbon dioksida tinggi.

Pada November 2025, Kemenperin melaporkan hasil uji coba enam bulan di Petrokimia Gresik yang dapat menurunkan emisi karbon dioksida hingga lebih dari 95 persen. Angka tersebut berdasarkan hasil uji coba yang diverifikasi Sucofindo sebagai surveyor independen.

Dengan teknologi ini, Petrokimia Gresik akan mampu menghasilkan produk samping berupa soda abu (soda ash) sebesar satu juta ton per tahun untuk mensubstitusi seluruh impor soda ash setiap tahun. Ini juga memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan sekitar USD 200 juta atau Rp3,6 triliun per tahun. Teknologi ini juga dapat menghasilkan produk samping berupa soda kue (baking soda) yang selama ini masih diimpor.

Solusi teknologi ini dapat diterapkan di industri-industri penghasil emisi karbon dioksida seperti industri semen, kimia, baja, keramik, dan lain-lain.

Teknologi ini juga dapat diterapkan untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan hasil pembakaran batu bara, terutama di PLTU dan industri yang menggunakan boiler. Dengan demikian, persoalan polusi udara, emisi Particle Matters PM 2.5, yang berasal dari PLTU, pabrik semen, dan pabrik baja dapat diatasi tanpa perlu menghentikan operasinya.

Penerapan CCU di Indonesia selain dapat menurunkan emisi karbon dioksida dan polusi udara serta menghasilkan produk samping berupa soda abu dan soda kue, juga membuka potensi pendapatan melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon trading), baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, penerapan CCU akan menggerakkan perdagangan karbon di Indonesia dan sekaligus menguntungkan industri karena produknya akan menjadi produk hijau yang meningkatkan daya saing ekspor.

GISCO dan Pembiayaan Transisi

Inisiasi lain yang telah direalisasikan Agus Gumiwang adalah Green Industry Service Company (GISCO), ekosistem pembiayaan yang menghubungkan industri, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan. Bank Dunia menyatakan dukungan berupa pendampingan, komitmen pinjaman lunak, dan hibah. Inisiatif ini telah masuk Blue Book Bappenas dan ditargetkan meluncur pada semester II-2026.

"GISCO ini adalah jembatan antara lembaga pembiayaan, penyedia teknologi, dan pelaku industri sebagai upaya transformasi industri hijau dengan pembiayaan murah," jelas Agus. Hal ini akan mampu menghilangkan keengganan pelaku industri untuk berinvestasi dalam transformasi hijau dengan alasan biaya tinggi.

Tekanan dari luar membuat peta jalan industri hijau tersebut mendesak dijalankan. Hal ini akan meningkatkan daya saing industri nasional dalam rangka mengantisipasi berlakunya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa tahun 2026 yang mensyaratkan seluruh produk yang masuk ke Eropa harus memenuhi aspek lingkungan tertentu, khususnya terkait jejak karbon.

"Potensi kewajiban karbon terhadap produk Indonesia diperkirakan mencapai USD 208,1 juta dan dapat meningkat menjadi USD 288,4 juta apabila cakupannya diperluas," ujar Fabby. Ia menjelaskan, emisi sektor industri mencapai sekitar 382 juta ton CO2 pada 2023, atau 32,9 persen emisi nasional, sehingga dekarbonisasi industri juga semakin menentukan daya saing perdagangan.

Atas upaya dan prakarsa transformasi hijau hingga 2025, lebih dari 1.100 perusahaan manufaktur telah menerima Penghargaan Industri Hijau, dan Agus Gumiwang menerima penghargaan sebagai Tokoh Akselerator Transformasi Industri Hijau dalam Detikcom Awards 2025.