Gaspol Cetak Pekerja Migran Kelas Dunia, Menperin Sarmuji Siapkan 11 Ribu Kursi Pelatihan

JAKARTA- Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji tidak mau Indonesia hanya jadi penonton di pasar kerja global. Bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, ia menyiapkan 11 ribu kapasitas pelatihan vokasi per tahun untuk mencetak pekerja migran yang terampil, bersertifikat, dan siap bersaing.

Sinergi itu ditegaskan dalam kegiatan bersama di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta, Kamis (15/10), sekaligus penandatanganan adendum MoU Kemenperin dan KP2MI untuk memperluas sektor pelatihan.

"Dalam Kabinet saat ini, kita tidak mengedepankan ego sektoral, tetapi saling mengisi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing kementerian," kata Sarmuji.

Satu tujuan: membangun kualitas SDM Indonesia.

Punya Fasilitas Lengkap, Tinggal Dimaksimalkan

Kemenperin punya ekosistem vokasi yang lengkap: balai diklat industri, 11 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 SMK. Semua sudah terhubung dengan dunia usaha dan industri.

Selama ini, kerja sama pelatihan dengan KP2MI baru mencakup sekitar 1.066 peserta tahun ini. Padahal kapasitas BDI saja mencapai 11 ribu peserta per tahun.

"Insyaallah ke depan akan lebih banyak lagi, karena Kemenperin tidak hanya memiliki balai diklat, tetapi juga politeknik, SMK, dan akademi komunitas," ujar Sarmuji.

Menurutnya, ini soal momentum. Industri pengolahan terus tumbuh dan menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, tapi teknologi mengubah cara kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Di saat yang sama, negara maju kekurangan penduduk usia produktif.

"Kita memiliki bonus demografi dan tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau mereka dilatih dengan baik, mereka bisa mengisi lapangan kerja di luar negeri yang memang membutuhkan tenaga kerja terampil. Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia, mereka bisa membawa nama baik Indonesia," tegas Sarmuji.

SMK Go Global: Latihan Harus Sesuai Pesanan Pasar

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar pelatihan, tapi bagian dari Program Direktif Presiden Prabowo Subianto: SMK Go Global.

"Kalau dulu hanya manufaktur, sekarang akan memperluas ke semua sektor yang dimiliki oleh Balai Diklat Industri, yang dimiliki oleh perindustrian, baik itu berupa politeknik maupun akademi komunitas, dan termasuk SMK," kata Mukhtarudin.

Metodenya dibalik: bukan latih dulu baru cari kerja, tapi lihat dulu kebutuhan pasar, lalu latih sesuai kompetensi yang diminta.

"Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa," ujarnya.

Pendekatan ini penting karena peluangnya sangat besar. Berdasarkan job order terverifikasi, ada sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri pada 2026. Namun baru sekitar 25 persen yang dapat dipenuhi.

"Terdapat sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri pada tahun 2026 berdasarkan job order yang telah terverifikasi. Namun, baru sekitar 25 persen yang dapat kita penuhi. Artinya, peluangnya masih sangat besar, tetapi kita perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar global," papar Mukhtarudin.

Negara tujuan yang paling membutuhkan antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, serta sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah. Sektornya pun beragam: manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, dan transportasi.

Pemerintah menargetkan pelatihan sekitar 140 ribu peserta secara nasional pada 2027 melalui SMK Go Global, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin. Pelindungan pekerja migran tetap dikedepankan, dari prapenempatan, selama bekerja, hingga purnapenempatan.

"Melalui sinergi ini, kita berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mendukung terwujudnya pekerja migran yang aman, rakyat sejahtera, serta Indonesia maju," pungkasnya.

Migrant Center Jadi Satu Atap

Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Adie Rochmanto Pandiangan menjelaskan, sinergi ini mencakup pembentukan Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi industri.

"Dalam kerja sama tersebut, BPSDMI dan Direktorat Jenderal P3KLN mengidentifikasi peluang kerja sektor industri manufaktur dan/atau sektor lainnya di luar negeri dan potensi ketersediaan lulusan pendidikan vokasi industri," jelas Adie.

Kerja sama ini membuka jalan bagi lulusan politeknik, akademi komunitas, dan SMK Kemenperin untuk berkarya di luar negeri.

"Semoga sinergi ini menjadi landasan yang semakin kuat bagi pengembangan pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, produktif, dan terlindungi, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing industri nasional," kata Adie.