DPRD DKI Pastikan Anggaran Pendidikan 2027 Tak Dipotong dari APBD

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, anggaran pendidikan tidak boleh mengalami pemotongan meskipun pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja. Menurut dia, pendidikan merupakan sektor strategis yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas masyarakat dan masa depan generasi muda.

“Ya, kami sudah berkomitmen anggaran pendidikan tidak akan mengalami pemotongan,” ujar Suhud seusai menerima audiensi perwakilan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas karena keduanya berkaitan erat dengan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Suhud menjelaskan, kebijakan anggaran perlu diarahkan pada pengembangan SDM, terutama melalui peningkatan kesempatan pendidikan bagi anak-anak Jakarta. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan program yang sudah berjalan, tetapi juga membuka peluang baru agar masyarakat dapat mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

“Fokus kepada pengembangan SDM. Khususnya pendidikan bagi anak Jakarta,” ucap Suhud. Ia juga membuka peluang untuk menindaklanjuti penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria guna memperluas akses mahasiswa Jakarta ke perguruan tinggi di luar negeri.

“Kita ingin memberikan kesempatan untuk bisa sekolah lebih luas lagi di luar negeri. Mungkin kerja sama ini bisa kita tindak lanjuti dengan mengirimkan anak-anak ke Victoria, Australia,” jelas Suhud. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk memperluas pilihan pendidikan tinggi bagi generasi muda Jakarta.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki turut menegaskan bahwa pendidikan harus tetap memperoleh perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah. Ia menyebut, komitmen mempertahankan anggaran pendidikan sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menempatkan sektor tersebut sebagai prioritas pembangunan.

“Untuk pendidikan tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada efisiensi,” ujar Subki. Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang konsisten agar berbagai program pendidikan dapat berjalan dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Subki menilai, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan mempertahankan program yang telah tersedia. Pemerintah daerah juga perlu memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang relevan dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja dan tantangan pembangunan Jakarta pada masa mendatang.

Ia menekankan, pendidikan tinggi perlu diarahkan untuk menghasilkan tenaga profesional dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pembangunan kota. Bidang keahlian seperti kedokteran, teknik, tata kota, dan transportasi dinilai penting untuk mendukung Jakarta dalam memperkuat perannya sebagai kota global.

“Ada kedokteran, teknik, tata kota, transportasi, dan lain sebagainya,” ungkap Subki. Karena itu, pengembangan akses pendidikan tinggi diharapkan dapat membantu mempersiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Komisi E DPRD DKI Jakarta juga mendukung penjajakan kerja sama dengan institusi pendidikan internasional sebagai upaya memperluas pilihan studi bagi mahasiswa. Subki menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai informasi mengenai perguruan tinggi di Victoria yang berpotensi menjadi bagian dari pengembangan kerja sama tersebut.

“Kita mendapatkan banyak penjelasan dari beberapa perguruan tinggi di Victoria,” tambah Subki. Penjajakan ini menjadi salah satu langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk membuka peluang pendidikan lebih luas bagi mahasiswa Jakarta, dengan tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam kebijakan anggaran daerah.