Dari Akademisi UGM hingga Pimpinan BPGMN, Ini Rekam Jejak Satyawan Pudyatmoko

Jakarta - Satyawan Pudyatmoko, rimbawan sekaligus akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), dipercaya memimpin Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Satyawan dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis, bersama Wakil Kepala BPGMN Mayor Jenderal TNI Sriyanto.

BPGMN merupakan lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove di Indonesia.

Satyawan memiliki rekam jejak panjang di bidang kehutanan, mulai dari pengajaran dan penelitian di perguruan tinggi hingga menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Pengalamannya mencakup konservasi sumber daya alam, ekologi satwa liar, serta perencanaan dan evaluasi restorasi gambut.

Mengutip laman UGM Press, Satyawan lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1971. Ia meraih gelar sarjana kehutanan dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1995. Pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi staf pengajar di almamaternya.

Satyawan kemudian melanjutkan pendidikan magister kehutanan tropika di Georg-August-Universität Göttingen, Jerman, yang diselesaikannya pada 2001. Tesisnya membahas ekologi burung raja udang di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.

Pada 2005, ia menyelesaikan pendidikan doktor di universitas yang sama dengan disertasi mengenai ekologi banteng dan pemanfaatan habitat satwa tersebut di Taman Nasional Baluran.

Latar belakang akademik itu mengantarkannya menekuni berbagai bidang penelitian dan konservasi satwa liar. Satyawan tercatat aktif dalam forum ilmiah internasional, termasuk sebagai anggota International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) dan Wild Cattle Specialist Group dari International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Di lingkungan UGM, Satyawan pernah menduduki sejumlah jabatan struktural, antara lain Kepala Laboratorium Satwa Liar, Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, serta Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerja Sama, Alumni, dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan.

Ia kemudian dipercaya menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Selain menjalankan tugas akademik, Satyawan juga pernah ditugaskan oleh rektor untuk memimpin Kelompok Kerja Gambut UGM.

Keterlibatannya dalam isu perubahan iklim dan kehutanan berlanjut melalui Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK-Indonesia). Ia dipercaya menjadi ketua umum organisasi yang menghimpun lebih dari 300 ilmuwan dari berbagai daerah di Indonesia tersebut.

Sebelum memimpin BPGMN, Satyawan menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan. Ia juga pernah menjabat Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

BRGM merupakan lembaga yang sebelumnya menangani restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi prioritas. Masa tugas lembaga tersebut berakhir pada 31 Desember 2024.

Ekosistem Gambut

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan BPGMN pada 24 September 2026. Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, termasuk untuk menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun.

Pemerintah menetapkan tiga mandat utama BPGMN, yakni melindungi ekosistem, memulihkan atau merestorasi kawasan, serta mengembangkan nilai ekonomi gambut dan mangrove secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Ketiga mandat tersebut diarahkan agar pengelolaan gambut dan mangrove tidak hanya berfokus pada pemulihan kawasan yang rusak, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Dengan pengalaman di bidang akademik, konservasi, dan restorasi gambut, Satyawan menghadapi tugas mengoordinasikan pengelolaan dua ekosistem penting tersebut. Tantangan itu mencakup penguatan upaya pencegahan karhutla sekaligus mendorong pemanfaatan gambut dan mangrove yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.