Mempercepat Aktivasi IKD untuk Mendukung Digitalisasi Data Bansos

Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mendorong percepatan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) untuk mendukung digitalisasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) di kabupaten ini agar lebih tepat sasaran.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Selasa mengemukakan pemerintah saat ini mempunyai program Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Dengan program ini, pelibatan berbagai elemen masyarakat sebagai agen Perlinsos.

“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri.

Bupati menambahkan, agen tersebut diharapkan membantu mendata warga yang layak menerima bantuan, termasuk kelompok rentan dan warga miskin yang belum terjangkau program bantuan sosial.

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu juga berharap pelibatan masyarakat dapat memperluas jangkauan pendataan sehingga warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat diusulkan sebagai penerima manfaat.

Pihaknya juga meminta jajarannya mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi masyarakat yang akan menjadi agen Perlinsos, untuk mendukung program tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Wirawan mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk melayani aktivasi IKD. Pelayanan juga dilakukan dengan mendatangi desa-desa.

Pemkab melakukan layanan jemput bola di 20 desa di Kecamatan Mojo dan menjangkau lebih dari 4.000 warga untuk aktivasi IKD pada akhir September 2026. Kegiatan tersebut berlanjut pada Oktober di desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.

“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” katanya.

Selain pelayanan di desa dan titik layanan kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Kediri bekerja sama dengan instansi lain untuk mempercepat aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos.

Disdukcapil Kabupaten Kediri bersama Dinas Sosial Kabupaten Kediri dan Polres Kediri melaksanakan pelayanan aktivasi IKD dan pendaftaran agen Perlinsos yang menjangkau 388 anggota Polres Kediri.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono menambahkan digitalisasi Perlinsos membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan warga yang dinilai membutuhkan bantuan sosial.

Agen Perlinsos dapat berasal dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, serta masyarakat umum.

Dari kebutuhan sebanyak 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar. Dengan demikian, masih diperlukan tambahan 88 agen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Subur menyebutkan Kabupaten Kediri memiliki 615.926 kepala keluarga (KK), dengan 122.393 KK tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20.538 KK telah terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos. Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan digitalisasi data terhadap seluruh 122.393 KK penerima bansos yang telah tercatat dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

“Target akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos,” katanya.