ASEAN Energy Outlook 9: Konsumsi Energi ASEAN Bisa Dipangkas Hampir Separuh

JAKARTA - ASEAN Centre for Energy (ACE) resmi meluncurkan 9th ASEAN Energy Outlook (AEO9), laporan yang menyoroti tantangan dan peluang ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara hingga 2060. Laporan tersebut menekankan pentingnya pengelolaan permintaan energi, integrasi infrastruktur lintas negara, serta mobilisasi investasi secara kolektif untuk menghadapi peningkatan kebutuhan energi.

Dalam skenario dasar atau Baseline Scenario (BAS), konsumsi energi final ASEAN diperkirakan melonjak dari sekitar 485 juta ton setara minyak (million tonnes of oil equivalent/Mtoe) pada 2025 menjadi 2.047 Mtoe pada 2060. Kenaikan ini dipicu oleh pertumbuhan industri, angkutan barang, kebutuhan pendinginan rumah tangga, pembangunan perkotaan, hingga meningkatnya penggunaan layanan digital.

Di sisi lain, posisi perdagangan bahan bakar fosil ASEAN diperkirakan semakin tertekan akibat meningkatnya ketergantungan terhadap impor minyak dan melemahnya daya saing ekspor bahan bakar fosil lainnya. Situasi tersebut dapat membuat kawasan lebih rentan terhadap gangguan eksternal yang berpotensi meningkatkan biaya energi dan membebani berbagai sektor perekonomian.

AEO9 membandingkan tiga skenario untuk menggambarkan kemungkinan arah perkembangan sistem energi ASEAN, yakni Baseline Scenario (BAS), AMS Target Scenario (ATS), dan ASEAN Coordinated Transition Scenario (ACTS). Ketiga skenario ini bukan prediksi pasti, melainkan gambaran berdasarkan perbedaan tingkat penerapan kebijakan, pencapaian target nasional, pemanfaatan teknologi, investasi, dan kerja sama regional.

Berdasarkan BAS, konsumsi energi final ASEAN diperkirakan mencapai 2.047 Mtoe pada 2060. Penerapan kebijakan dan target nasional dalam ATS berpotensi menekan angka tersebut menjadi 1.482 Mtoe, sedangkan skenario ACTS dapat menurunkannya lebih jauh menjadi 1.073 Mtoe melalui percepatan efisiensi energi, elektrifikasi, dan peralihan bahan bakar.

Dengan demikian, konsumsi energi dalam ACTS diperkirakan hampir separuh lebih rendah dibandingkan BAS. Pengurangan kebutuhan energi tersebut tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi regional melalui bauran pasokan yang lebih beragam, pengembangan energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, serta integrasi sistem energi antarnegara.

"Ketahanan energi ASEAN tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak energi yang dapat kita produksi atau impor, tetapi juga oleh seberapa efisien kita menggunakannya dan seberapa terintegrasi sistem energi kita. AEO9 menegaskan bahwa koordinasi regional kini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan energi tetap terjangkau, andal, dan berketahanan seiring meningkatnya permintaan," ujar Direktur Eksekutif ASEAN Centre for Energy, Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood.

Perbandingan ketiga skenario menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu diikuti kenaikan konsumsi energi dalam skala yang sama. Efisiensi energi dapat mengendalikan permintaan, sementara elektrifikasi dan peralihan bahan bakar memungkinkan kebutuhan masyarakat serta industri dipenuhi dengan cara yang lebih efisien.

Dalam skenario ACTS, porsi listrik dalam konsumsi energi final ASEAN diperkirakan mencapai 57,2 persen pada 2060. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi dalam BAS yang hanya sebesar 22,6 persen, sehingga elektrifikasi menjadi salah satu komponen penting dalam transformasi sistem energi kawasan.

Untuk mencapai perubahan tersebut, ASEAN perlu menjadikan pengelolaan permintaan sebagai bagian utama dari kebijakan transisi energi. Penerapan standar efisiensi yang lebih tinggi, elektrifikasi, serta penggantian teknologi pada waktu yang tepat dapat mencegah penggunaan peralatan dan infrastruktur yang tidak efisien dalam jangka panjang.

Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor dan menekan kebutuhan pembangunan infrastruktur pasokan energi baru yang berbiaya tinggi. Dengan mengendalikan permintaan sejak awal, negara-negara ASEAN dapat mengarahkan investasi menuju sistem energi yang lebih efisien sekaligus mendukung daya saing ekonomi.

Selain mengelola permintaan, ASEAN perlu mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan untuk memperkuat pasokan energi bersih. Kawasan ini menargetkan energi terbarukan mencapai 45 persen dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang pada 2030, sehingga dibutuhkan penambahan kapasitas sekitar 26 gigawatt (GW) setiap tahun atau hampir empat kali lipat dari laju penambahan tahunan sebelumnya.

Tantangan yang dihadapi adalah potensi energi terbarukan, pusat konsumsi energi, dan sumber fleksibilitas sistem tersebar secara tidak merata di antara negara-negara anggota. Karena itu, pengembangan jaringan listrik domestik perlu berjalan seiring dengan pembangunan penyimpanan energi, peningkatan fleksibilitas sistem, dan penguatan ASEAN Power Grid.

Interkoneksi listrik lintas negara memungkinkan anggota ASEAN memanfaatkan perbedaan sumber pembangkit dan pola permintaan energi. Sistem yang saling terhubung juga dapat membantu penggunaan sumber daya secara lebih efisien serta meningkatkan keandalan pasokan listrik di kawasan.

Untuk memaksimalkan manfaat tersebut, negara-negara ASEAN membutuhkan perencanaan infrastruktur yang terkoordinasi, standar teknis yang selaras, dan aturan pasar yang mendukung perdagangan listrik lintas batas. Kerja sama tersebut menjadi penting agar integrasi jaringan dapat berjalan secara andal dan memberikan manfaat bagi negara-negara yang terlibat.

Transformasi energi ASEAN juga membutuhkan pembiayaan dalam skala besar, tidak hanya untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Skenario ACTS turut mendorong perubahan teknologi di sektor industri, transportasi, bangunan komersial, dan rumah tangga, termasuk pembangunan jaringan listrik domestik maupun lintas negara.

AEO9 memperkirakan kebutuhan investasi kumulatif dalam skenario ACTS mencapai sekitar USD 14,1 triliun hingga 2060. Nilai tersebut setara dengan rata-rata sekitar USD 405 miliar per tahun untuk mendukung elektrifikasi, pengembangan energi terbarukan, dan integrasi energi regional.

Meski demikian, pemenuhan kebutuhan investasi tidak cukup dilakukan dengan menambah jumlah pembiayaan. ASEAN juga memerlukan daftar proyek yang kredibel dan siap didanai, perencanaan terintegrasi, kontrak yang layak dibiayai atau bankable, akses jaringan yang transparan, serta pembagian risiko yang adil.

Khusus untuk infrastruktur lintas batas, negara-negara yang terlibat perlu menyepakati mekanisme pembagian biaya dan skema pembiayaan yang jelas. Kepastian tersebut dapat membantu mengurangi hambatan investasi sekaligus memberikan landasan bagi pelaksanaan proyek energi regional dalam skala besar.

AEO9 turut menempatkan target ASEAN pada 2030 sebagai tonggak percepatan implementasi, bukan sebagai akhir dari proses transisi energi. Hal ini penting karena pembangkit listrik, jaringan, fasilitas industri, bangunan, dan kendaraan memiliki masa operasional panjang yang dapat memengaruhi kebutuhan energi serta emisi selama beberapa dekade.

Oleh karena itu, keputusan investasi dan kebijakan yang diambil saat ini akan menentukan ketahanan energi, daya saing ekonomi, kebutuhan pembiayaan, dan tingkat emisi ASEAN setelah 2030. Laporan tersebut mendorong arah kebijakan regional jangka panjang yang lebih jelas dan berkesinambungan dalam setiap siklus ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC), dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara.

"Keberhasilan atau kegagalan transisi akan ditentukan pada tahap implementasi. ASEAN kini membutuhkan rangkaian proyek yang layak dibiayai, jaringan listrik yang lebih kuat, serta aturan pasar yang memberikan kepastian bagi investor untuk merealisasikan investasi dalam skala besar. Setiap siklus APAEC harus membawa kawasan ini semakin dekat menuju sistem energi jangka panjang yang terintegrasi," tambah Dato’ Razib Dawood.

AEO9 disusun oleh ACE bersama para ahli nasional dari negara-negara anggota ASEAN dan Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network. Laporan tersebut menggabungkan analisis permintaan dan pasokan energi regional dengan optimalisasi sektor ketenagalistrikan, serta mencakup seluruh negara anggota ASEAN hingga 2060.

Penyusunan laporan ini mendapat dukungan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris melalui ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF). Dukungan juga diberikan Pemerintah Australia melalui ASEAN-Australia Energy Cooperation Programme (AAECP) di bawah Australia for ASEAN Futures Initiative (Aus4ASEAN Futures), serta Pemerintah Norwegia melalui ASEAN Climate Change and Energy Project (ACCEPT) Fase II di bawah Norway–ASEAN Regional Integration Programme (NARIP).

Sejumlah lembaga mitra turut berkontribusi, termasuk Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) di Columbia University dan Bank Dunia melalui Multi-Phase Programmatic Approach: Accelerating Sustainable Energy Transition (MPA ASET). Selain itu, Stockholm Environment Institute (SEI) memberikan dukungan keahlian teknis dalam pemodelan energi.

ACE mengapresiasi kontribusi seluruh mitra yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut. Dukungan itu dinilai membantu memperkuat analisis energi regional, pemodelan, pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas di kawasan ASEAN.

Laporan lengkap 9th ASEAN Energy Outlook dapat diakses melalui https://go.aseanenergy.org/publication-aeo9. Sementara itu, ringkasan eksekutif laporan tersedia di https://go.aseanenergy.org/summary-aeo9.