DPRD DKI Minta Jakpro Perkuat Pemberdayaan UMKM Lewat Program CSR

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Permintaan tersebut disampaikan setelah Pansus meninjau langsung pelaksanaan program pengembangan masyarakat Jakpro di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (12/10).

Peninjauan itu dilakukan untuk melihat sejauh mana program CSR perusahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari agenda Pansus dalam mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta.

Kunjungan tersebut dihadiri Ketua Pansus Ghozi Zulazmi, Wakil Ketua Pansus August Hamonangan, serta sejumlah anggota, yakni Chicha Koeswoyo, Ade Suherman, Wita Susilowati, Ismail, Alia Noorayu Laksono, dan Ahmad Moetaba. Para anggota Pansus melihat pelaksanaan program sekaligus menggali informasi mengenai mekanisme dan dampak kegiatan CSR yang dijalankan Jakpro.

Ghozi mengatakan, peninjauan lapangan diperlukan agar DPRD dapat mengetahui secara langsung bagaimana program CSR dilaksanakan oleh perusahaan milik daerah. Menurutnya, program Jakpro menarik untuk dicermati karena kegiatan tanggung jawab sosial tetap berjalan meskipun perusahaan belum memperoleh dividen.

Meski demikian, ia menilai pelaksanaan CSR harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar manfaatnya dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Dengan adanya tolok ukur tersebut, program yang dijalankan perusahaan diharapkan tidak sekadar terlaksana, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

"Harus ada tolak ukurnya," ujar Ghozi.

Ia menegaskan, keberhasilan program CSR tidak cukup dinilai dari jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Menurutnya, perusahaan juga perlu mendorong kemandirian ekonomi warga, salah satunya melalui penguatan UMKM agar penerima manfaat memiliki kemampuan untuk berkembang dalam jangka panjang.

Pansus CSR DPRD DKI Jakarta berencana merekomendasikan agar perusahaan swasta maupun BUMD menerapkan program tanggung jawab sosial secara lebih terukur dan tepat sasaran. Program tersebut juga diharapkan memiliki fokus yang jelas dalam membantu mengatasi persoalan kemiskinan di Jakarta.

"Bagi kami (Pansus), ke depan harus ditingkatkan," ucap Ghozi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan parameter Social Return on Investment (SROI) untuk mengukur dampak sosial dari program CSR. Parameter tersebut digunakan sebagai acuan mulai dari penentuan penerima manfaat hingga evaluasi dampak kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Iwan mengatakan, penyaluran bantuan dalam program CSR Jakpro disertai pemantauan dan pendampingan kepada penerima manfaat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu tumbuh secara mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan perusahaan.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil pelaksanaan program CSR dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan BUMD. Pelaporan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Iwan, program CSR Jakpro turut diarahkan untuk mendukung program strategis pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang baik, kegiatan perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih cepat dan optimal bagi warga Jakarta.

"Sehingga dampaknya bagi warga Jakarta dirasakan lebih cepat, lebih akseleratif dan mempunyai profesi," pungkas Iwan.

Evaluasi yang dilakukan Pansus CSR DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas program tanggung jawab sosial perusahaan di ibu kota. Penguatan pendampingan UMKM, penetapan indikator keberhasilan, serta evaluasi dampak menjadi sejumlah aspek penting agar program CSR dapat berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.